Jumsadi akan Terbitkan SKK Kepada TP4D untuk Tertibkan Aset Pemko Siantar

  • Bagikan

Pematangsiantar, BatakToday –

Sebagai Pengacara Negara (JPN), para Jaksa yang tergabung dalam Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) siap memberikan pendampingan maupun pendapat hukum, baik diminta maupun tidak atas pelaksanaan program pembangunan di daerah.

Bahkan, jika telah mendapatkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Pemko Pematangsiantar melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Jaksa siap membantu Pemko dalam hal penagihan pajak, retribusi, penertiban aset bahkan melakukan tindakan hukum bagi pihak-pihak yang tidak taat pada aturan.

“Karena itulah, sosialisasi TP4D ini penting kita lakukan agar seluruh SKPD jangan lagi ragu mengambil tindakan maupun kebijakan dalam rangka pembangunan dan penyerapan anggaran,”tegas Kajari Pematangsiantar, MMasril, Kamis (11/2/2016) pagi di Ruang Data Balai Kota.

Pada acara sosialisasi yang dihadiri seluruh pimpinan SKPD ini, Pj Walikota Jumsadi Damanik menegaskan, akan segera menerbitkan SKK kepada TP4D guna membantu melakukan penertiban seluruh bahu-bahu jalan, trotoar maupun lokasi-lokasi lainnya yang selama dikuasai pihak-pihak tertentu tanpa izin sehingga merugikan negara dan mengganggu kenyamanan publik.

Gedung eks kantor cabang partai era Orde Baru di Jalan Ahmad Yani Pematangsiantar yang dikuasai pihak ketiga tanpa ijin Pemko. (bataktoday/em)
Gedung eks kantor cabang partai era Orde Baru di Jalan Ahmad Yani Pematangsiantar yang dikuasai pihak ketiga tanpa ijin Pemko. (bataktoday/em)

“Kita maklum karena keterbatasan, termasuk pemahaman bidang hukum, Satpol PP sering kesulitan melakukan tindakan hukum dalam hal penertiban. Karena itu, kita akan meminta bantuan TP4D dalam hal penertiban ini. Namun kita berharap agar masyarakat tetap mematuhi hukum, jangan sampai harus ditindak terlebih dahulu,”katanya.

Dalam parannya, Kasi Pidsus Ondo Purba mengingatkan seluruh pimpinan SKPD agar mempedomani ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa.

“Masalah pengadaan barang dan jasa inilah yang paling sering terjadi penyimpangan. Karena itulah, kita berharap kedepan, potensi-potensi penyimpangan bisa dicegah sejak dini dengan melibatkan TP4D sejak awal perencanaan,”katanya seraya menegaskan, SKPD tak perlu mengeluarkan biaya dalam melakukan konsultasi dengan TP4D.

Kasi Intel, Jeferson Hutagaol meminta agar SKPD jangan lagi takut mengerjakan proyek dan jika ragu dipersilahkan untuk konsultasi kepada TP4D.

“Contohnya kemarin itu, ada bencana alam tetapi Penjabat Walikota belum ada, sementara di lapangan butuh penanganan segera, dan Sekda tidak berani mengeluarkan anggaran. Nah, untuk itulah kita segera berikan pendapat hukum agar dana proyek bencana itu bisa segera dicairkan. Sepanjang dikerjakan sesuai ketentuan, saya kira tak ada masalah,”ujarnya memberi contoh.

Anggota Komisi II DPRD Kota Pematangsiantar, Kennedy Parapat, apresiasi komitmen Pj Walikota untuk menerbitkan SKK kepada TP4D dalam upaya menertibkan aset Pemerintah Kota.

Menurut Kennedy, kebijakan itu menjadi terobosan atas buruknya kinerja Sekda sebagai pejabat pengelola aset daerah maupun Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dalam pengelolaan aset Pemko. Politisi Partai Hanura ini mengungkapkan, selama bertahun-tahun rekomendasi BPK-RI dan DPRD dalam meningkatkan peningkatan pengelolaan aset daerah tidak direspon dengan serius oleh Sekda maupun DPPKAD.

“Selama lima tahun ini, fungsi koordinasi yang menjadi domain Sekda praktis tidak berjalan dalam menyelesaikan masalah pengelolaan aset daerah,” ujar Kennedy.

Ia mencontohkan, lambannya penyelesaian sertifikasi aset tanah milik Pemko. Dari seratus yang diajukan ke pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang terealisasi baru 26 sertifikat, karena alasan pemberkasan belum lengkap sesuai prosedur BPN.

“Padahal lurah dan camat sebagai pejabat penerbit surat keterangan atas tanah adalah aparat Pemko,” tukas Kennedy.

Seperti diketahui, beberapa aset Pemko Pematangsiantar saat ini dikuasai oleh pihak ketiga secara sepihak, dan tidak ada upaya nyata Pemko untuk mengambil kembali aset tersebut. Diantaranya, gedung eks kantor  DPC partai era Orde Baru di Jalan Ahmad Yani.

Bahkan terdapat lahan eks pasar pagi di Jalan Haji Ulakma Sinaga Kelurahan Asuhan yang tercatat sebagai aset Pemko, diatasnya telah didirikan bangunan gedung permanen oleh pihak ketiga tanpa ijin Pemko (baca juga: https://bataktoday.com/tercatat-milik-pemko-siantar-rumah-pribadi-berdiri-di-atas-lahan-ex-pasar-pagi). (rel/red)

Foto: Suasana Sosialisasi TP4D yang digelar Kamis (11/2/2016) di Ruang Data Balai Kota Pematangsiantar.

  • Bagikan