Paket Kebijakan Ekonomi X: Perlonggar Investasi, Lindungi UMKMK

  • Bagikan

Jakarta, BatakToday –

Pemerintah menambah 19 bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil,  Menengah, dan Koperasi  (UMKMK) dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal atau yang lebih dikenal sebagai Daftar Negatif Investasi (DNI).

Dalam konperensi pers saat mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi X di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/2/2016), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, ke-19 bidang usaha itu tercakup dalam kegiatan jenis usaha jasa bisnis/jasa konsultasi konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana/madya dan/atau resiko kecil/sedang dan/atau nilai pekerjaan kurang dari Rp 10 milyar.

Dalam DNI sebelumnya, dipersyaratkan adanya saham asing sebesar 55 persen di bidang-bidang usaha seperti jasa pra design dan konsultasi, jasa design arsitektur, jasa administrasi kontrak, jasa arsitektur lainnya, dan sebagainya.

Selain itu, terdapat 39 bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK diperluas nilai pekerjaanya dari semula sampai dengan Rp 1 miliar menjadi sampai dengan Rp 50 miliar. Kegiatan itu mencakup jenis usaha jasa konstruksi, seperti pekerjaan konstruksi untuk bangunan komersial, bangunan sarana kesehatan, dan lain-lain.

Menurut Darmin, untuk memperluas kegiatan usaha UMKMK itu, dilakukan reklasifikasi dengan menyederhanakan bidang usaha. Misalnya 19 bidang usaha jasa bisnis/jasa konsultasi konstruksi dijadikan 1 jenis usaha.

“Karena itu jenis/bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK menjadi lebih sederhana, dari 139 menjadi 92 kegiatan usaha,” ujarnya.

Sedang untuk kemitraan yang ditujukan agar Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) bekerjasama dengan UMKMK yang semula 48 bidang usaha, bertambah 62 bidang usaha sehingga menjadi 110 bidang usaha. Bidang usaha itu antara lain perbenihan perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih, perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet, dan sebagainya. UMKMK juga tetap dapat menanam modal, baik di bidang usaha yang tidak diatur dalam DNI maupun bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan lainnya.

Sudah Dibahas Sejak Tahun Lalu

“Perubahan Daftar Negatif Investasi ini telah dibahas sejak 2015, dan sudah melalui sosialisasi, uji publik, serta konsultasi dengan Kementerian/Lembaga, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya,” kata Darmin.

Darmin menjelaskan, selain meningkatkan perlindungan terhadap UMKMK, perubahan DNI ini dilakukan juga untuk memotong mata rantai pemusatan ekonomi yang selama ini dinikmati oleh kelompok tertentu. Dengan demikian, harga-harga bisa menjadi lebih murah, misalnya harga obat dan alat kesehatan. Kebijakan itu dilakukan untuk mengantisipasi era persaingan dan kompetisi  Indonesia yang sudah memasuki MEA.

Selain membuka lapangan kerja dan memperkuat modal untuk membangun, perubahan ini juga untuk mendorong perusahaan nasional agar mampu bersaing dan semakin kuat di pasar dalam negeri maupun pasar global. Kebijakan ini bukanlah liberalisasi, tetapi upaya mengembangkan potensi geopolitik dan geoekonomi nasional, antara lain dengan mendorong UMKMK dan perusahaan nasional meningkatkan kreativitas, sinergi, inovasi, dan kemampuan menyerap teknologi baru dalam era keterbukaan.

Dalam kebijakan baru ini, sebanyak 35 bidang usaha, antara lain industri crumb rubber, cold storage, pariwisata (restoran, bar, café, usaharekreasi, seni, dan hiburan: gelanggang olahraga), industri perfilman, penyelenggara transaksi perdagangan secara elektronik (marketplace) yang bernilai Rp100 milyar ke atas, pembentukan lembaga pengujian perangkat telekomunikasi, pengusahaan jalan tol, pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya, industri bahan baku obat, dikeluarkan dari DNI.

Hal penting lainnya adalah hilangnya rekomendasi pada 83 bidang usaha, antara lain hotel (non bintang, bintang satu, bintang dua), motel, usaha rekreasi, seni, dan hiburan, biliar, bowling, dan lapangan golf.

Revisi DNI juga membuka 20 bidang usaha untuk asing dengan besaran saham tertentu, yang sebelumnya PMDN 100 persen. Bidang usaha itu antara lain jasa pelayanan penunjang kesehatan (67 persen),  angkutan orang dengan moda darat (49 persen); industri perfilman termasuk peredaran film (100 persen); instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi (49 persen).

Perubahan komposisi saham PMA dalam DNI

Kecuali atas 32 bidang usaha, antara lain budidaya hortikultura dan perbenihan hortikultura, yang karena mandat UU tetap 30 persen, terjadi peningkatan komposisi saham PMA pada beberapa bidang usaha dalam DNI.

Bidang usaha distributor dan pergudangan meningkat dari 33 menjadi 67 persen, serta cold storage meningkat menjadi 100 persen.

Untuk 54 bidang usaha yang semula 49 persen, untuk 14 bidang usaha seperti pelatihan kerja, biro perjalanan wisata, lapangan golf, jasa penunjang angkutan udara dsb, meningkat dari 49 menjadi 67 persen. Selanjutnya untuk 8 bidang usaha meningkat menjadi 100 persen, seperti sport center, laboratorium pengolahan film, industri crumb rubber, dsb. Sementara untuk sisanya 32 bidangusaha tetap 49 persen, seperti fasilitas pelayanan akupuntur.

Sementara itu untuk 18 bidang usaha yang semula 51 persen, sebanyak 18 bidang usaha mengalami peningkatan, dimana 10 bidang usaha diantaranya museum swasta, jasa boga, jasa konvensi, pameran dan perjalanan insentif, meningkat menjadi 67 persen, dan 1 bidang usaha meningkat menjadi 100 persen, yaitu restoran. Sedang untuk 7 bidang usaha tetap 51 persen, seperti pengusahaan pariwisata alam.

Selanjutnya, sebanyak 19 bidang usaha jasa bisnis/jasa konsultansi konstruksi dengan nilai pekerjaan diatas Rp 10 milyar, meningkat dari 55 menjadi 67 persen.

Sebanyak 3 bidang usaha yang semula 65 persen, seperti penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang terintegrasi dengan jasa telekomunikasi, meningkat menjadi 67 persen.

Sementara untu 8 bidang usaha yang semula 85 persen, untuk 1 bidang usaha meningkat menjadi 100 persen, yaitu industri bahan baku obat, sementara untuk sisanya 7 bidang usaha tetap 85 persen karena amanat UU, seperti sewa guna usaha, dsb.

Terakhir, sebanyak 17 bidangusaha semula 95 persen, 5 diantaranya meningkat menjadi 100 persen, seperti pengusahaan jalan tol, pembentukan lembaga pengujian perangkat telekomunikasi/tes laboratorium. Sementara untuk sisanya 12 bidang usaha tetap 95 persen karena mandat UU, seperti usaha perkebunan dengan luas 25 ha atau lebih yang terintegrasi dengan unit pengolahan dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu, dsb. (rel/red)

Foto: Infografis Paket kebijakan ekonomi X yang diumumkan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/2/2016) lalu.

  • Bagikan