Pemanfaatan Kolam Budidaya Ikan di Humbahas Dibawah 50 Persen

  • Bagikan
????????????????????????????????????

Humbahas, BatakToday –

Dalam kurun tahun 2013-2015, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) telah membangun 15 Unit Pembibitan Rakyat (UPR) dan merehabilitasi 61 unit kolam budi daya ikan yang tersebar di 10 kecamatan.

Namun kenyataannya, hasil pembangunan tersebut kurang dimanfaatkan oleh para petani, padahal  pembangunan dilakukan berdasarkan usulan atau pengajuan dari kelompok-kelompok budidaya ikan.

Demikian diungkapkan Kepala Bidang Perikanan Rudi Simamora kepada BatakToday di ruang kerjanya, Selasa (16/2/2016).

“Pembangunan itu kita laukan sesuai dengan permintaan masyarakat. Namun keinginan masyarakat petani kita itu tidak dibarengi kesungguhan untuk benar-benar memanfaatkannya. Sehingga tak jarang kolam-kolam yang telah kita bangun tampak telantar dan kurang difungsikan secara baik, dengan alasan permodalan dan lain-lain.  Padahal kita dari pemerintah selalu mengimbau dan mengajak masyarakat agar  serius mengelola kolam budi daya ikan tersebut, sehingga hasilnya nyata dirasakan,“ ujar Rudi.

Menurut catatan Rudi, pemanfaatan hasil pembangunan yang dibelanjai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan itu bahkan masih dibawah 50 persen.

Selain kurangnya kesadaran masyarakat, Rudi juga mengaku bahwa kurangnya tenaga teknis perikanan menjadi faktor penghambat keberhasilan program budidaya ikan. Tanpa merinci tren penurunan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, Rudi menyebutkan keterbatasan itu dipicu terjadinya gelombang alih tugas tenaga teknis perikanan dalam beberapa tahun terakhir.

“Keterbatasan ini diakibatkan kecenderungan para tenaga teknis yang berpindah tugas oleh berbagai hal “ katanya.

Untuk tahun 2017, lanjut Rudi, pihaknya hanya membangun 7 unit kolam budi daya ikan. Selanjutnya di tahun 2017 program rehabilitasi kolam sementara akan dihentikan, dengan alasan pihaknya memprioritaskan pembenahan terhadap kolam-kolam yang sudah dibangun.

“Setelah semua terbenahi dengan baik, baru akan dibuka kembali keran untuk program pembangunan kolam, dengan catatan kelompok-kelompok budi daya ikan harus bebadan hukum tetap. Sementara dari data yang ada, dari sekian ratus kelompok budi daya ikan, hanya 12 kelompok yang memiliki badan hukum,” pungkasnya. (FT)

Foto: Kepala Bidang Perikanan, Rudi TH Simamora saat memberikan keterangan kepada wartawan, Selasa (16/2/2016). (bataktoday/ft)

  • Bagikan