KPU Siantar Belum Bisa Tindaklanjuti Putusan MA

  • Bagikan
????????????????????????????????????

Pematangsiantar, BatakToday –

Kemelut Pilkada Siantar semakin kompleks dan pemungutan suara diperkirakan belum dapat digelar dalam waktu dekat ini. Pasalnya, masih terdapat dua masalah yang belum tuntas. Pertama, gugatan Surfenov Sirait-Parlindungan Sinaga di PTUN Medan hingga saat ini tak kunjung putus. Kedua, isi putusan majelis hakim Mahkamah Agung RI atas penolakan kasasi KPU Kota Pematangsiantar terhadap putusan PTTUN Medan yang mengabulkan gugatan pasangan Fernando Simanjuntak-Arsidi secara sebagian belum juga diterima, baik oleh penggugat maupun KPU Kota Pematangsiantar sebagai pihak tergugat.

“Hingga hari ini amar putusannya belum di-upload di website MA, bagaimana KPU Siantar melaksanankan putusan?” ujar Lambok Sitanggang, Direktur Eksekutif Institute for Regional Development (InReD) kepada BatakToday, Kamis (18/2/2016).

Lambok memperkirakan, putusan penolakan MA atas kasasi KPU Siantar kemungkinan besar menguatkan putusan PTTUN Medan.

“Jika putusan MA isinya menguatkan putusan PTTUN, KPU Siantar harusnya bisa segera melaksanakan verifikasi faktual atas 24.436 dukungan yang diajukan pasangan Fernando-Arsidi,” terang Lambok.

Dengan dituntaskannya verifikasi faktual atas dukungan kepada Fernando, kata Lambok, maka KPU Siantar tinggal menunggu putusan atas gugatan Surfenov Sirait-Parlindungan Sinaga.

“Kalau iramanya lamban begini, saya prediksi Pilkada Siantar 2015 terancam batal. Soalnya proses pilkada serentak 2017 saja sudah harus dimulai bulan Mei mendatang,” ujarnya.

Sementara itu, Fernando Simanjuntak saat dikonfirmasi BatakToday Rabu (17/2/2016) di kediamannya mengatakan, KPU Siantar harus menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung tersebut.

“Untuk proses tahapan pilkada kan sudah habis. Kalau mereka minta verifikasi di lapangan, berarti mereka sudah minta persoalan ini dibawa ke ranah hukum lagi. Karena seharusnya bukan lagi melakun verifikasi faktual lagi di lapangan, tapi diteliti. Artinya, penelitian faktual terhadap pasangan calon yang dilaksanakan bukan terhadap masyarakat lagi,” kata Fernando.

Fernando menambahkan, isi putusan PTTUN jelas memerintahkan tergugat (KPU Kota Pematangsiantar, red) untuk memproses lebih lanjut verifikasi factual.

“Artinya penelitian faktual terhadap pasangan calon yang ditetapkan,” ujar Fernando.

Terpisah, kuasa hukum KPU Kota Pematangsiantar, Dame Pandiangan,  ketika ditemui di kantor KPU Siantar mengatakan sudah melihat informasi putusan Mahkamah Agung atas kasasi KPU Siantar  di website MA.

“Kasasinya ditolak. Hanya secara administrasi salinan putusan MA tersebut belum ada sampai di kantor KPU Siantar ini. Kita tunggulah nanti sampai salinan putusan MA kita terima,” terang Dame.

Untuk diketahui, majelis hakim PTTUN Medan dengan putusan nomor 17/G/PILKADA/2015/PTTUN-MDN tanggal 8 Januari 2016 yang dibacakan pada sidang tanggal 12 Januari 206, mengabulkan gugatan Fernando-Arsidi sebagian, dan memerintahkan KPU Kota Pematangsiantar sebagai tergugat untuk memproses lebih lanjut verifikasi faktual (penelitian faktual terhadap pasangan calon yang ditetapkan)  sebanyak 24.436 orang dukungan perseorangan atas pencalonan Fernando-Arsidi  sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2015. Namun majelis hakim PTTUN menyatakan gugatan Fernando-Arsidi  selain dan selebihnya tidak dapat diterima.

Selanjutnya atas putusan PTTUN Medan tersebut, KPU Kota Pematangsiantar mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Namun sesuai info perkara kepaniteraan Mahkamah Agung, permohonan tersebut ditolak oleh majelis hakim agung pada 4 Februari 2016 lalu, yang diketuai DR H Supandi SH MHum, dengan anggota Is Sudaryono SH MH dan Dr Irfan Fachruddin SH CN. (EM/red)

Foto: Fernando Simanjuntak. (bataktoday/em)

  • Bagikan