Mardiana: Bazar di Lapangan Parkir Pariwisata Siantar Tanpa Izin

  • Bagikan

Pematangsiantar, BatakToday –

Kepala Bidang Perizinan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Mardiana mengatakan, bazar yang saat ini digelar di Lapangan Parkir Pariwisata tidak memiliki izin. Hal ini diungkapkan Mardiana saat ditemui BatakToday di ruang kerjanya, Kamis (18/2/2016).

“Bazar yang di Lapangan Parkir Pariwisata itu tidak memliki izin. Tidak ada mereka mengurus izin ke BPPT. Kalau kami mengeluarkan izin, harus ada surat rekomendasi dilengkapi dengan surat setoran retribusi, baru kami keluarkan izin. Intinya sesuai aturan, kalau mau memakai fasilitas pariwisata dan olahraga, harus ada izinnya dari BPPT dengan rekomendasi dari Disporabudpar,” terang Mardiana.

Sementara itu, Kepala Disporabudpar selaku pengelola Lapangan Parkir Pariwisata ketika  ditemui di ruang kerjanya, Jumat (19/2/2016) mengatakan, pihaknya hanya menerbitkan rekomendasi saja, sedang izin diterbitkan instansi lain.

“Sesuai dengan perda, kita hanya merekomendasian saja. Jadi dalam rekomendasi yang saya keluarkan, sudah jelas dibawahnya tertera supaya pemilik rekomendasi ini mengurus izin ke instansi terkait. Jadi kenapa tidak diurus izinnya, tanya aja langsung ke event organizernya,” kilah Fatimah.

Terpisah Kasi Ops Satpol PP Arifin Sinaga membenarkan telah mendapat informasi dari BPPT bahwa bazaar yang digelar di Lapangan Parkir Pariwisata tidak punya izin. Namun Arifin berkilah, pihaknya hanya bisa menghentikan bazaar tersbut jika ada pemberitahuan tertulis dari pihak BPPT.

“Saya sudah di telepon oleh BPPT mengenai pelaksanaan bazar di Lapangan Parkir Pariwisata. Ibu Mardiana bilang itu tidak punya izin dari BPPT. Tapi kami maunya pemberitahuan tertulis, biar kami bisa tindaklanjuti,” kata Arifin.

Sumber BatakToday, seorang mantan pejabat struktural Pemko Pematangsiantar yan meminta identitasnya tidak diungkapkan mengatakan, seyogianya kegiatan bazar yang tidak mengantongi izin tersebut tidak akan terjadi apabila Disporabudpar dan Satpol PP melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar.

“Disporabudpar sebagai pengelola aset Lapangan Parkir Pariwisata harusnya  tidak membiarkan event organizer melaksanakan kegiatan disana jika belum ada izin dari BPPT. Demikian juga Satpol PP tidak perlu menunggu pemberitahuan tertulis dari BPPT untuk menghentikan kegiatan itu. Tinggal turun ke lapangan dan meminta EO menunjukkan izin. Kan selesai,” terangnya kepada BatakToday, Jumat (19/2/2016) sore di lobi Siantar Hotel Jalan WR Supratman Pematangsiantar.

Ia mencontohkan penertiban pedagang di trotoar Jalan Kartini baru-baru ini, Satpol PP tidak perlu mendapat pemberitahuan tertulis BPPT bahwa pedagang itu berjualan tanpa izin, sebelum mereka melakukan penertiban.

“Apalagi kegiatan tanpa izin itu dilakukan persis di depan Balai Kota,” katanya.

Setelah diperdengarkan rekaman wawancara dengan Kadisporabudpar Fatimah Siregar, ia mengungkapkan keheranannya tentang pemahaman yang dangkal dari seorang pejabat eselon 2 tentang tugas dan fungsinya.

“Rekomendasi itu salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin dari BPPT. Kalau izin belum ada, dia kan belum bisa menyerahkan Lapangan Parkir Pariwisata untuk digunakan oleh EO. Kok malah dia suruh anda yang menanyakan soal izin ke EO?” sergahnya.

Ia menengarai, yang terjadi justru kolusi antara ketiga instansi, sehingga ketiganya melakukan pembiaran terjadinya bazaar tanpa izin tersebut.

“Itu sudah menjadi rahasia umum. Tinggal Pak Walikota punya komitmen yang baik atau tidak untuk pembenahan kota ini. Jangan hanya di bibir saja,” tukas ASN yang sudah setahun non job itu. (EM/ajvg)

Foto: Bazar yang dilaksanakan tanpa izin dari BPPT di lapangan Parkir Pariwisata jalan Merdeka Pematangsiantar. Foto diambil Kamis, (18/2/2016). (bataktoday/em)

  • Bagikan