Salman: Ranperda Minol Tak Perlu Dikembalikan ke Pemko Medan

  • Bagikan

Medan, BatakToday –

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Retribusi Izin Tempat Minuman Beralkohol (Ranperda Minol-red), hingga kini masih dibahas ditingkat panita khusus (Pansus). Sejumlah opsi bergulir, diantaranya ranperda tersebut diganti judul dan dilanjutkan di bahas pansus, kemudian ada usulan ranperda dikembalikan ke Pemko Medan.

Harapan ‪Ketua Pansus Ranperda Retribusi Izin Minuman Beralkohol, Salman Alfarisi, pembahasan permasalahan minuman beralkohol di Kota Medan bisa selesai.

“Kita menginginkan permasalahan minuman beralkohol bisa segera selesai. Usulan mengembalikan ranperda ini ke pemko tidak memecahkan masalah,” jelas Salman kepada sejumlah wartawan di Medan, Minggu (21/02/2016).

‪Ia menawarkan anggota DPRD Medan di Pansus Minol agar merubah ranperda ini menjadi pengendalian atau larangan minuman beralkohol.

‪”Saya mengajak rekan-rekan dewan secara politis mendukung agar ranperda retribusi izin tempat menjual minol dirubah  menjadi ranperda pengendalian atau larangan minuman beralkohol, dan perubahan tersebut bisa diselesaikan di internal pansus,” jelasnya.

Dikatakannya, berdasarkan hasil konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tidak ada permasalahan jika ranperda tersebut dirubah judulnya dan dibahas di tingkat pansus, karena ranperda ini juga memiliki semangat pengendalian.

“Hasil konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, mereka (Kemendagri-red) menyerahkan permasalahan ini ke Pansus. Kementerian Dalam Negeri juga berpandangan, karena semangat retribusi minol ini sejalan dengan semangat pengendalaian, jadi tidak ada masalah jika dirubah menjadi larangan atau pengendalian.” Jelasnya, seraya mengatakan jika ranperda inisiatif kembali diusulkan, hanya akan memperpanjang dan memperlama birokrasi.

‪Pria yang kini menjabat Ketua DPD PKS Kota Medan ini mengungkapkan, Kota Medan saat ini sangat memerlukan payung hukum untuk pengendalian atau larangan minol, karena dirasakan kondisi kota Medan terkait minol belum terkendali.

“Memang di DPR RI tengah ada membahas RUU tentang larangan minuman beralkohol. Namun pembahasan tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu cepat. Sementara itu kondisi di Kota Medan soal minuman beralkohol tidak terkendali,” jelasnya.

‪Lagi pula, kata Salman, soal pengendalian dan larangan minol ini sesuai Permendagri, pengaturannya diserahkan ke pemerintah daerah masing- masing.

‪”Kita tidak ingin kebebasan menjual minol terus berjalan tanpa pengendalian. Dan ini sangat memprihatinkan kita,” jelasnya.

‪Jadi, menurut Salman, pembahasan Ranperda Minol di Pansus dengan merubah judul jauh lebih simpel dan hemat anggaran, ketimbang harus mmengembalikan Ranperda itu ke Pemko Medan.

“Kalau bisa dipermudah, untuk apa kita persulit,” jelasnya. (AFR)

Foto: Ilustrasi.

  • Bagikan