Komisi A DPRD Humbahas Akan Lakukan Monitoring Dana Desa

  • Bagikan

Humbahas, BatakToday –

Menyikapi isu yang berkembang tentang dugaan penyelewengan Dana Desa tahun anggaran (TA) 2015, Komisi A DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) berencana melakukan monitoring ke sejumlah desa di beberapa kecamatan.

Wakil ketua DPRD Humbahas, Jimmi Togu Purba saat ditemui BatakToday di ruang kerjanya, Senin (22/2) menjelaskan, pihaknya telah melakukan rapat dengan komisi A dengan agenda rencana monitoring realisasi Dana Desa TA 2015. Hal tersebut dilakukan guna mencegah terjebaknya para kepala desa yang diperkirakan belum mengusai aturan pegelolaan anggaran publik, khususnya Dana Desa. Apalagi, imbuh Jimmi, Dana Desa yang dikelola para kepala desa secara bertahap akan meningkat hingga miliaran rupiah.

Selain monitoring, kata Jimmi, pihaknya juga meminta Komisi A untuk melakukan sosialisasi pengelolaan Dana Desa kepada aparat desa.

“Selain monitoring, kita juga akan melakukan sosialisasi. Hal itu kita lakukan agar aparat desa tetap berpedoman pada juknis dan undang-undang yang berlaku dalam pengelolaan dana yang bersumber dari APBN itu,” terang Jimmi.

Seiring bertambahnya alokasi Dana Desa pada TA 2016, politis Gerindra itu meminta agar pengelolaannya tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat desa.

“Dana Desa yang dialokasikan tahun ini bukan lagi dana yang sedikit. Realisasi Dana desa itu harus berdampak positif dan sesuai dengan musyawarah desa, serta transparan sesuai juknis,” katanya.

Sebelumnya, Kabid Anggaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Humbahas, Maradu Napitupulu, kepada BatakToday mengungkapkan, pemerintah pusat untuk TA 2016 mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp 92.610.146.000 untuk Kabupaten Humbahas, meningkat sekitar 124 persen dibandingkan TA 2015 yang hanya sebesar Rp 41.284.512.000.

Maradu mengatakan, dari 153 desa di Kabupaten Humbahas, masing-masing desa mendapat alokasi di kisaran Rp 500 juta-Rp 600 juta. Perhitungan alokasi menggunakan beberapa parameter, antara lain jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin,  dan keterjangkauan desa dari ibukota kabupaten. (FT)

Foto: Wakil Ketua DPRD Humbahas, Jimmy Togu Purba, ketika memberikan keterangan di ruang kerjanya, Senin (22/2/2016).(bataktoday/ft)

  • Bagikan