DPRD Medan Dalami Penyimpangan Dana BOS SMAN 13

  • Bagikan

Medan, BatakToday –

Komisi B DPRD Kota Medan yang membidangi pendidikan, meminta laporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 13 Medan. Sayangnya, sang kepala sekolah bersikukuh tidak mau memberikannya meski telah banyak informasi penyimpangan penggunaan dana dari pemerintah pusat itu. Alasannya, laporan tersebut hanya akan diberikannya kepada lembaga terkait seperti Inspektorat dan Dinas Pendidikan.

“Permasalahan Dana BOS itu sudah clear (bersih-red), saya sudah diperiksa BPK, Inspektorat dan Dinas. Kalau pun mau laporannya, silahkan saja minta ke Inspektorat, BPK dan Dinas Pendidikan,” kata Kepala Sekolah SMA Negeri 13 Medan, Nurhalimah Purba kepada wartawan, Senin (29/02/2016).

Ia mengatakan, tidak akan memberikan laporan tersebut. Menurutnya, pihak sekolah hanya akan memberikan laporan tersebut kepada pihak-pihak yang berkompeten.

“Saya tidak akan memberikan laporan itu, wartawan pun silahkan meminta ke BPK, karena sudah tidak ada masalah,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Komisi B DPRD Medan Surianto (Butong) mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan segera memanggil kembali Kepala Sekolah SMA N 13 Medan sekaitan dengan persoalan Dana BOS.

“Rencananya akan kami panggil kembali, kita nunggu jadwal Bamus dulu,” jelasnya.

Saat ditanya soal laporan dana BOS yang diminta Komisi B, Surianto membenarkan hal tersebut.

“Itu yang kita minta, makanya mereka akan kita panggil kembali,” jelasnya seraya berjanji akan menginformasikan jika jadwal pemanggilan yang bersangkutan sudah terjadwal.

Sikap Kepsek Aneh

Anggota Komisi B DPRD Kota Medan, Rajudian Sagala mempertanyakan sikap aneh Kepala Sekolah SMA N 13 Medan yang enggan memberikan laporan Dana BOS.  ke DPRD.

“Bagi saya sikap Kepsek itu aneh saja. Ada yang perlu dipertanyakan, kenapa dia tidak mau memberikan laporan ke DPRD Medan,” tukasnya.

Rajudin mengungkapkan, permintaan yang dilakukan Komisi B adalah permintaan resmi lembaga DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan penyelenggaraan negara dalam permasalahan dana BOS.

Menurut, selama ini sejumlah sekolah yang tersangkut masalah Dana BOS memberikan laporannya ke DPRD Medan dalam rangka klarifikasi.

“Banyak sekolah yang memberikan Laporan Dana BOS ke DPRD Medan saat diminta, seperti salah satu SDN di Amplas. Kalau dia tak mau memberikan laporan itu, kita jadi bertanya-tanya,” katanya. (AFR)

Foto: Ilustrasi.

  • Bagikan