BPJS Kecewa ada Pungli Penyaluran Kartu Indonesia Sehat di Humbahas

  • Bagikan

Humbahas, BatakToday –

Belum lama ini, masyarakat yang terdaftar sebagai peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) mengeluhkan adanya pungutan yang dilakukan oleh sejumlah oknum yang mengatasnamakan biro jasa pengiriman JNE selaku pihak penyalur KIS di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas). Menurut keterangan warga, pungutan tersebut bervariasi, mulai Rp 5.000 hingga Rp 50.000 dan berlaku rata di 153 desa se Kabupaten Humbahas.

J.Manalu (47), warga Desa Purba Bersatu Kecamatan Pakkat kepada BatakToday beberapa waktu lalu mengungkapkan dikenakan pungutan Rp 50.000 saat menerima KIS. Ayah dua anak itu menjelaskan, oknum yang menyalurkan KIS mengatakan pungutan itu sebagai syarat untuk dapat menjadi penerima bantuan langsung dari pemerintah pusat.

“Menurut keterangan si pembagi kartu, jika kartu tersebut tidak diterima, maka dana bantuan yang nantinya akan diberikan Pemerintah pusat tidak dapat diberikan. Kami dipungut Rp 50.000 per kartu. Dan ada juga yang Rp 30.000, jika dalam satu Kartu Keluarga (KK) terdapat 3 peserta,” bebernya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Doloksanggul, Demon Rivai Silalahi, mengaku terkejut dan kecewa mendengar adanya pungutan dalam pendistribusian KIS. Sejak awal, terang Rivai, pihaknya telah menekankan kepada pihak penyalur agar tidak memungut biaya apapun kepada masyarakat penerima KIS, dan hal itu merupakan salah satu isi perjanjian kerja dengan penyedia jasa pengiriman JNE selaku pemenang tender pengiriman di wilayah Indonesia bagian barat.

Rivai menjelaskan, dalam perjanjian kerja antara BPJS Pusat dengan perusahaan penyedia jasa pengiriman ini, disebutkan bahwa perusahaan penyedia bertanggung jawab mendistribusikan atau menyalurkan KIS hingga ke pengguna.

“Secara teknis kita tidak mempersoalkan metode yang dilakukan oleh penyedia jasa dalam mendistribusikan KIS tersebut. Namun kenyataannya, di lapangan terdapat pungutan yang dilakukan oleh oknum penyalur KIS ke masyarakat. Dari sampling yang kita lakukan, pungutan tersebut bervariasi, mulai Rp 5.000 hingga Rp 50.000, dan ini sangat kita sesalkan,” katanya kepada BatakToday di kantornya, Senin (29/2/2016).

Terkait sanksi, menurut Rivai tidak tertutup kemungkinan pembayaran jasa pengiriman kepada penyedia terkendala, jika terindikasi kuat adanya pungutan dilakukan secara sengaja. Ia menambahkan, persolan ini telah diinfomasikan ke pihak JNE pusat.

“Pihak JNE memberikan respon baik, serta bersedia mengembalikan segala pungutan yang telah berjalan,“ tandasnya.

Lebih lanjut Rivai menjelaskan, dari 14.825 KK kuota peserta KIS sesuai data peserta Jamkesmas tahun 2008 lalu, 13.522 KIS telah disalurkan, dan terdapat pengembalian sebanyak 1500 kartu, karena sebagian penerima ada yang meninggal dunia dan pindah domisili.

Menanggapi beredarnya info pungutan pada penyaluran KIS tersebut, Perwakilan JNE Kabupaten Humbahas, Charli Silaban mengatakan, pihaknya tidak pernah menekankan agar dilakukan pungutan terhadap penerima KIS. Namun pemberian sejumlah uang kepada para anggota penyalur sebatas kebijakan masyarakat atas upaya yang dilakukan para anggota yang secara sukarela mengantarkan KIS ke masyarakat secara door to door.

Charli mengaku bahwa pendistribusian tersebut melibatkan warga dan tokoh masyarakat setempat yang memahami betul situasi desa penerima KIS, mengingat ketidaklengkapan data dan indentitas penerima menjadi kendala dalam penyampaian KIS.

“Kita memang mendengar hal itu, tetapi kami tidak pernah menginstruksikan agar dilakukan pungutan. Kalau pun ada masyarakat member sejumlah uang, itu hanya sebatas uang minyak atau buat minum. Karena tak jarang masyarakat yang hendak ditemui sulit sekali. Mengingat aktivitas masyarakt yang cenderung kerap berada di kebun. Oleh karena dirasa si pemberi telah bolak-balik menemui yang bersangkutan, timbul niat baik penerima memberi sekedar beli minum,” kilahnya. (FT)

Foto: Kepala BPJS Cabang Dolok Sanggul, Demon Rivai Silalahi saat dikonfirmasi di kantornya di Doloksanggul, Senin (29/2/2016). (bataktoday/ft)

  • Bagikan