GARI Desak Pemko Siantar Tutup Kafe Tanjung Pinggir

  • Bagikan

Pematang Siantar, Batak Today

Dianggap merusak citra kota dan meresahkan masyarakat, terutama warga sekitarnya, Pemerintah Kota Pematang Siantar melalui pimpinannya, Pj Wali Kota Jumsadi Damanik, didesak untuk menutup kafe remang-remang yang ada di Jalan Rondahaim, Kelurahan Tanjung Pinggir.

Desakan ini disampaikan oleh Gerakan Aspirasi Rakyat Indonesia (GARI) Kota Pematang Siantar melalui surat No. 06/GARI/II/2016 yang dilayangkan langsung oleh kordinator GARI Agus Tarigan, kepada Pj Wali Kota Siantar dan instansi terkait lainnya, pada hari Senin (29/2).

Dalam suratnya, GARI menjelaskan bahwa dari pengamatan yang dilakukan terhadap aktivitas yang ada di beberapa kafe remang-remang Tanjung Pinggir, mereka menemukan beberapa kegiatan yang menyimpang dari norma sosial, agama dan adat istiadat. GARI juga mendapat informasi bahwa kafe remang-remang di daerah itu berdiri tanpa izin.

Juga ditengarai kafe remang-remang tersebut menjadi tempat prostitusi dan peredaran narkoba.

Selain masalah kesusilaan, dari informasi yang dimiliki GARI, di daerah itu juga sering terjadi tindakan kriminal, baik perkelahian sesama pengunjung, maupun perampokan di sekitar ruas jalan Rondahaim.

Sehingga keberadaan kafe remang-remang tersebut disamping mengganggu dan meresahkan masyarakat, juga dikhawatirkan akan merusak citra Kota Pematang Siantar, yang menjadi pusat beberapa organisasi keagamaan.

Secara terpisah, ketika hal ini dikonfirmasi kepada Kepala Bidang Pengawasan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Siantar, Rusman Damanik, diperoleh keterangan bahwa kafe remang-remang di daerah itu tidak mempunyai ijin.

“Sepanjang pengetahuan saya, kafe remang-remang di kawasan Tanjung Pinggir itu tidak punya izin. Kalau mereka mau mengurus izin ke BPPT, berani tidak si pemohon dan lurah membuat pernyataan bahwa lahan tersebut sedang tidak dalam sengketa.” kata Rusman.

Rusman menambahkan bahwa pengawasan BPPIT hanya sebatas perijinan usaha saja.

“Untuk pengawasan lebih luasnya ada pada Satpol PP, yang menegakkan Peraturan Daerah dan pemerintah setempat melalui camat. Jika kafe remang-remang tersebut berdiri tidak memiliki izin harus ditertibkan. Seharusnya untuk mendirikan usaha kafe di Kota Siantar ini, sesuai dengan aturan, harus memiliki izin dari BPPT,” ujar Rusman mengakhiri keterangannya. (EM)

Foto:

Koordinator Gerakan Aspirasi Rakyat Indonesia (GARI) Kota Pematang Siantar, Agus Tarigan, menyampaikan surat kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Siantar, Jalan Melanthon Siregar, Pematang Siantar, Senin 29/3/2016 (em/bataktoday)

  • Bagikan