Polemik Pemko vs DPRD Medan soal Ranperda Kepling

  • Bagikan

Medan, BatakToday –

Fraksi-fraksi di DPRD Medan meminta agar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kota Medan tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan tetap dilanjutkan, meski sebelumnya Pemerintah Kota (Pemko) Medan meminta agar ranperda inisiatif anggota DPRD Medan tersebut ditunda, dengan harapan terlebih dahulu membentuk Perda tentang lingkungan.

Anggota Fraksi Persatuan Nasional (Parnas), Beston Sinaga, mendorong Pemko Medan tetap melanjutkan pembahasan ranperda dengan merubah judul menjadi ranperda pembentukan lingkungan, pengangkatan, dan pemberhentian kepling di Kota Medan. Beston mengatakan, saat ini ada sebanyak 2.001 Kepling di Kota Medan merupakan perangkat kelurahan yang dibiayai dari APBD, sehingga harus  diatur dengan regulasi yang jelas sehingga mempunyai payung hukum.

Mewakili fraksi, Beston juga menjelaskan, aturan hukum mengenai lingkungan di Kota Medan saat ini sudah ketinggalan, untuk itu perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru, yaitu Pasal 6 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

“Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan ini sudah memasuki pembahasan tahap akhir. Kami dari fraksi Persatuan Nasional sangat mengapresiasi masukan dari Walikota Medan yang meminta agar dibentuk dahulu perda tetang lingkungan. Namun dengan pertimbangan yang ada, kami meminta agar pembahasan ranperda inisiatif ini dilanjutkan menjadi ranperda pembentukan lingkungan, pengangkatan, dan pemberhentian kepling di Kota Medan. Apalagi masyarakay telah menerima peran kepling dalam mendukung kelancaran pembangunan di tingkat kelurahan di Kota Medan,” ujar Beston dalam rapat paripurna jawaban fraksi-fraksi DPRD Kota Medan terhadap pendapat Walikota Medan atas ranperda tentang pengangkatan dan pemberhentian kepling Kota Medan, Senin (29/2/2016).

Herry Zulkarnain dari fraksi Demokrat berpendapat, pembentukan perda lingkungan tidak perlu dibuat dalam perda tersendiri. Yang perlu dilakukan hanya merubah judul ranperda menjadi ranperda tentang pembentukan lingkungan, pengangkatan, dan pemberhentian kepling di Kota Medan.

“Bila rapat paripurna ini sepakat, kami berpendapat tidak ada masalah. Apalagi hal seperti ini juga telah dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia,” ujar Herry.

Herry mengatakan, pengaturan tentang lingkungan dan kepling merupakan hal yang urgen untuk ditata, demi terciptanya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah yang baik, apalagi selama ini pengangkatan dan pemberhentian kepling tidak berdasarkan peraturan walikota (perwal). Sejauh ini ditemukan fakta, bahwasannya pengangkatan dan pemberhentian Kepling ada yang menyimpang dari perwal, baik penyimpangan terkait usia maksimal, masa jabatan, dan syarat pendidikan formal.

“Bahkan ironisnya, ada kedudukan kepling yang tidak memenuhi rasio jumlah penduduk dan luas wilayah. Kemudian kalau kita cermat, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 5 tahun 2007 dikatakan, bahwa keberadaan lembaga kemasyarakatan di kelurahan saja sudah diatur dengan perda,” kata ketua fraksi Demokrat DPRD Medan itu.

Pada kesempatan yang sama, untuk menyahuti usulan Pemko Medan, Fraksi PKS mengusulkan agar judul ranperda diubah menjadi ranperda lingkungan, dan tetap menjadi hak inisiatif DPRD Kota Medan, dimana muatan ranperda ini nantinya akan melingkupi semua isu yang selama ini menjadi pembahasan.  Diantaranya tentang lingkungan dan pengangkatan dan pemberhentian kepling.

“Fraksi PKS menilai bahwa hal ini adalah win-win solution bagi Pemko Medan dan DPRD Kota Medan. Oleh karenanya usulan kami agar dapat dipertimbangkan oleh DPRD Kota Medan,” ungkap Asmui Lubis, juru bicara Fraksi PKS.

Di tempat yang sama, Wakil Walikota Medan, Akhyar Nasution mengatakan,  pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu untuk menyatukan ide Pemko Medan dan para anggota dewan. Pihaknya tidak mau melangkahi rujukan undang-undang yang lebih tinggi.

“Ya itu kan pendapat dewan, ya kita hormati untuk jadi pertimbangan. Kepling kan aparatur Pemko Medan. Kita lihat dulu peraturannya. Kalau Kabupaten itu kan desa, itu kan otonomi. Kalau Kelurahan kan bukan. Harus kita rujuk dari undang-undang yang lebih tinggi. Jangan salah pula kita buat nanti. Jadi ya kita kaji sama-sama, bentuk pansus atau segala macam lah nanti,” ujar Akhyar usai rapat paripurna. (AFR)

Foto: Gedung DPRD Kota Medan.

  • Bagikan