Kejari Simalungun: Sidang PK Amran Ajukan Bukti Baru “Stok Lama”

  • Bagikan

Simalungun, BatakToday

Sidang Peninjauan Kembali (PK) perkara Amran Sinaga, mantan Kadis Kehutanan Kabupaten Simalungun, yang juga merupakan Calon Wakil Bupati Simalungun yang berpasangan dengan JR Saragih, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Simalungun, Jalan Asahan- Siantar, Selasa (1/3) sekitar pukul 11.00 WIB.

Dalam tanggapannya, Penuntut Umum dari Kejari Simalungun menyatakan penolakan terhadap bukti yang diajukan pihak Amran Sinaga untuk ditetapkan Majelis Hakim sebagai bukti baru (novum).

Penuntut Umum menyebutkan bahwa saksi dan keterangan saksi yang diajukan sebagai bukti baru, sudah pernah diperiksa dan diuji dalam persidangan terdahulu, pada pengadilan tingkat pertama di PN Simalungun.

Penuntut Umum juga menyebutkan bahwa pengajuan Perda No.10 tahun 2012, tentang RTRW Kabupaten Simalungun, tidak dapat diterima sebagai bukti baru. Dengan alasan bahwa Perda No. 7 tahun 2003 tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara, yang menjadi dasar pertimbangan untuk putusan hukum terhadap Amran Sinaga, hingga saat ini masih berlaku.

Hal yang sama tentang penolakan terhadap bukti baru yang diajukan dalam Sidang PK ini, disampaikan Kasipidum Kejaksaan Negeri Simalungun, Anggara Suryanagara SH, saat memberikan keterangan kepada wartawan  di ruang lobi kantor Kejaksaan Negeri Simalungun, Selasa (1/3), beberapa saat setelah Sidang PK tersebut.

“Bukti yang diajukan oleh yang bersangkutan (maksudnya Amran Sinaga, red.), setelah kami pelajari, bukan merupakan bukti baru. Hal tersebut telah diuji dan diperiksa Majelis Hakim dalam persidangan terdahulu, baik di tingkat judex juris (di Mahkamah Agung), maupun judex facti pada persidangan di Pengadilan Negeri Simalungun. Selanjutnya berkaitan dengan adanya kesilapan hakim (dalam menjatuhkan vonis sebelumnya), untuk hal itu kami berpendapat tidak ada kesilapan hakim dalam pertimbangannya. Mengenai perbedaan pendapat antara penasehat hukum dengan kami, itu hal biasa dalam persidangan, jadi kita hormati pendapat mereka. Begitu juga kami tetap pada pendapat kami, dan kami berkeyakinan dakwaan kami tetap terbukti, sebagaimana tuntutan yang kami ajukan terdahulu,” sebut Anggara.

Peradilan Indonesia terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah judex facti, yang berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara. Judex facti memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut. Mahkamah Agung adalah judex juris, hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara, dan tidak memeriksa fakta dari perkaranya. (AT/ajvg)

 

Foto:

Anggara Suryanagara SH, Kasipidum Kejari Simalungun, saat memberikan keterangan di lobi Kejaksaan Negeri Simalungun, Jalan Asahan-Siantar, Selasa 1/3/2016 (at/bataktoday)

  • Bagikan