FPDT Gelar Seminar ‘Menggugat Perusak Danau Toba’

  • Bagikan

Medan, BatakToday –

Karut marut keberadaan Kawasan Danau Toba hingga saat ini masih membingungkan berbagai kalangan. Jika pemerintah menyuarakan pembangunan kawasan daerah tangkapan air tersebut menjadi kawasan destinasi pariwisata berskala internasional, di sisi lain pemerintah belum menunjukkan langkah konkrit membangun industri pariwisata yang ramah lingkungan di kawasan ini.

Permasalahan ini menjadi bahasan dalam seminar yang digelar Forum Peduli Danau Toba (FPDT) bertajuk “Menggungat Perusak Danau Toba” di Binagraha Pemprov Sumut, Sabtu (19/3/2016).

Seminar dihadiri Wakil Bupati Tapanuli Utara (Taput) Mauliate Simorangkir, pengamat lingkungan Jaya Arjuna, Tomson Hutasoit, Gandi Parapat, Adimansyah dari Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Indonesia, dan undangan lainnya.

Pelaksana seminar, Fendy Naibaho, mengatakan bahwa pelaksanaan seminar ini dilatarbelakangi ungkapan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, yang akan menuntut perusahaan-perusahaan perusak ekosistem danau Toba, belum lama ini.

Wakil Bupati Taput, Mauliate Simorangkir, yang mengaku hadir sebagai akademisi mengatakan, pengembangan kawasan Danau Toba harus diarahkan bagaimana agar rakyat berdaya dan mendapatkan haknya.  Dengan demikian, keterlibatan rakyat dalam pembangunan kawasan tersebut harus diutamakan, sehingga pembangunan sektor pariwisata, sehingga pembangunan sektor pariwisata dapat menjamin keberlangsungan kehidupan ke depan.

Sementara Erwin Hutabarat, peserta seminar lainnya, meminta cara menggugat kesalahan yang terjadi di kawasan Danau Toba perlu dilakukan dengan cara yang lebih lembut.

“Dengan menyebutkan ‘menggugat’, pesannya adalah hasil dari diskusi ini,” katanya yang juga diamini Halasan Hutabarat.

Pendapat berbeda dikemukakan Tomson Hutasoit yang mengatakan, dalam penyelamatan kawasan Danau Toba harus dilakukan gugatan kepada pemerintah yang menerbitkan perizinan dan semestinya melakukan pengawasan. Sebab, sebagaimana dikatakan Riky Sirait, bahwa Danau Toba bukan saja aset pariwisata tetapi sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat di Sumut. Masyarakat Sumut mengemban identitas sosial sebagai masyarakat kawasan Danau Toba.

Dari sisi hukum, Adiansyah mengatakan bahwa menggugat dalam arti sesungguhnya tidak harus dengan menggugat di pengadilan. Menurutnya, dengan mengingatkan saja adalah bagian dari menggugat.

“Memang sampai saat ini, gugatan apa yang layak kita lakukan belum bisa saya simpulkan,” katanya.

Pada seminar ini telah dimulai sejak  Jumat (18/3/2016) kemarin, hadir pembicara Andi Antono, Direktur Promosi dan Humas Badan Pengelola Batam. (AFR)

Foto: Suasana seminar bertajuk ‘Menggugat Perusak Danau Toba’ yang digelar Forum Pencinta Danau Toba (FPDT) di Binagraha Pemprov Sumut, Sabtu (19/3/2016). (bataktoday/afr)

  • Bagikan