Gus Irawan: Harga Gas di Sumut Termahal di Indonesia

  • Bagikan

Medan, BatakToday –

Pelaksana tugas Gubernur Sumut  Tengku Erry Nuradi meminta pemerintah pusat bisa menurunkan harga gas industri di Sumut dibawah US$10 per juta British Thermal Unit (MMBTU).

“Gas urat nadi pertumbuhan ekonomi Sumut, harga gas mahal industri juga tidak miliki daya saing,” ujar Plt Gubsu di hadapan anggota Komisi VII DPR RI di Kantor Gubsu, Senin (21/3/2016).

Pertemuan digelar dalam rangka reses masa persidangan III Tahun Sidang 2015-2016, Komisi VII DPR RI Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi dan Dikti, Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Sumut berlangsung pada 20-23 Maret 2016.

Hadir Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu didampingi anggota yaitu Donny Maryadi Oekon (PDIP), Yulian Gunhar (PDIP), Adian Yunus Yusak Napitupulu (PDIP), Eni Maulani Saragih (Golkar), Gito Ganinduto (Golkar), Satya Widya Yudha (Golkar), Ramson Siagian (Gerindra), Bambang Haryadi (Gerindra), Adji Farida Padmo Ardans (Demokrat), Andriyanto Johan Syah (PAN), H Agus Sulistyono (PKB), dan H Isqan Qolba Lubis (PKB).

Dalam kesempatan itu, hadir unsur DPRD Sumut, Dirjen Migas, Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen Minerba, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Kementerian Ristek dan Dikti, PT Pertamina, PT PLN, PT PGN, PT Inalum, BPH Migas dan SKK Migas serta intansi terkait.

Erry menekankan bahwa percuma saja pemerintah mendorong investasi seperti membangun Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei dan Kawasan Strategis Nasional seperti Danau Toba, dan KSN lainnya, apabila persolan energi gas dan listrik masih menjadi kendala.

“Kita berharap ada jalan keluarnya, karena persoalan ini sudah begitu lama,” ujar Erry.

Sementara, Eni Maulani Saragih dari Partai Golkar mengungkapkan fakta harga gas di Sumut pernah mencapai US$ 14 MMBTU. Menurutnya, meskipun sekarang harga sudah turun di kisaran US$ 12 MMBTU, namun masih terhitung sangat mahal.

“Di Jatim US$ 7,9 MMBTU. Mahal karena banyaknya mata rantai, harga gas mahal karena PGN memonopoli,” ujarnya.

Menurut Eni, fasilitas strategis yang dikuasai PGN harus bisa diakses terbuka.

“Ini yang membuat harga gas mahal. Padahal kan PGN  bukan BUMN murni, 40 persen  saham dikuasiai swasta,” tukasnya.

Sementara itu Satria Yudha (Golkar) mengungkapkan, Dirjen Migas memegang kunci utama untuk bisa mengkombinasikan peraturan negara dengan melihat aspirasi pasar.

“Kita harus bisa memilih, mengirit sedikit pendapataan negara dari sektor migas, namun pertumbuhan ekonomi bisa tinggi atau sebaliknya,” katanya.

Ketua Komisi VII DPR RI  Gus Irawan mengungkapkan, persoalan pasokan gas sudah menjadi masalah sejak lama di Sumut, menyebabkan banyak industri yang mati.

“Pernah dialokasikan dana Rp 3 T untuk membangun kilang gas di Sumut,  namun dipindahkan ke Lampung dan kini kilang tersebut tidak berfungsi,” katanya.

Hari ini, lanjutnya, Sumut masih mendapat pasokan gas namun masih menjadi yang termahal di Indonesia.

“Sumut kan NKRi juga, namun harganya jauh lebih mahal,” ujar Gus, seraya  berjanji akan mendorong kebijakan penurunan harga gas bagi industri di Sumut.

“Kami masih akan membahas persoalan ini dengan pihak terkait malam ini dan besok. Pembahasan di Sumut nantinya melahirkan rekomendasi bagi pemerintah,” kata Gus.

Cahyadi dari PGN mengungkapkan, kebutuhan gas industri komersial dan rumah tangga di Sumut mencapai 20 MMscfd per hari, sementara pasokan gas hanya 6 MMscfd, sehingga terdapat defisit 14 MMscfd.

“Harga gas per hari ini mencapai US$ 12,22 MMBTU,” katanya.

Cahyadi menjelaskan, Pertamina dan PGN serta DIrjen Migas sudah berupaya menurunkan harga gas industri di Sumut, namun memerlukan kebijakan pemerintah.

“Masih menunggu kebijakan pemerintah, kalau sudah ada kami siap terapkan. Mohon percepatan agar bisa realisasikan,” kata Cahyadi.

Sementara Direktur Gas, Energi Baru dan Terbarukan Pertamina, Yeni Andayani mengatakan, sumber gas di Sumut sangat terbatas, yang bersumber dari Pangkalan Susu  6 MMscfd, Sumur Benggala 2 MMscfd, dan sebagian diperlukan untuk kebutuhan produksi Pertamina.

“Untuk memenuhi kebutuhan perlu sumber lain LNG yang dibeli dan diregasifikasi di Aceh, kemudian dibawa ke Belawan. Kami kerjasama dengan PGN,” ujarnya. (AFR)

Foto: Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu dengan Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi saling bertukar cinderamata pada pertemuan dalam rangka reses di Kantor Gubsu, Senin (21/3/2016). (bataktoday/afr)

  • Bagikan