Presiden Jokowi Terima Aspirasi BaraJP Sumut

  • Bagikan

Medan, BatakToday –

Presiden Joko Widodo (Jokowi) temui sejumlah pengurus BaraJP usai kunjungan kerjanya meresmikan jembatan terpanjang di Kalimantan (22/3/2016).  Sekjen DPP BaraJP Utje Gustaaf Patty hadir di Pontianak untuk menyerahkan sejumlah usulan dan masukan penting dari beberapa daerah, termasuk dari Sumatera Utara.

Berdasarkan rilis yang diterima BatakToday, pada pertemuan sebelumnya usai kunjungan Presiden Jokowi dari kawasan Danau Toba, Rabu (2/3/2016) lalu di Hotel JW Marriot, BaraJP Sumatera Utara (Sumut) juga menyerahkan sejumlah masukan dan temuan.

Hadir pengurus Ketua DPD BaraJP Sumut Heryanson Munthe beserta sejumlah pengurus DPD, diantaranya Mudhy Manurung, Husni Thamrin, Erisman Saragih, Ojak Simbolon, Juvinando Sinaga, Alfan Arsyad, dan Mita Simbolon.

Dalam pertemuan tersebut, pengurus menyampaikan beberapa permasalahan,  diantaranya kasus lingkungan hidup, kasus petani Serdang Bedagai yang sejak 2014 padinya belum dibayarkan pemilik Kilang RIZKY Perbaungan.

“Tolonglah kami Pak Presiden, kami ini hanya petani. Kasus ini sudah mengendap sejak 2014 karena ketidaktauan kami (tentang) masalah hukum. Kami beruntung bisa didampingi oleh BaraJP hingga kasus ini bisa ditanggapi kembali,” pinta perwakilan petani Rimenda br Ginting  berurai air mata.

Pada kesempatan yang sama, Mudhy Manurung mengusulkan keterlibatan pihak independen dan kompeten dalam perhitungan cost recovery kontrak bagi hasil pertambangan minyak dan gas bumi.

“Penentuan besaran cost recovery antara kontraktor dengan SKK Migas sekarang ini, hanya ditentukan antara kedua belah pihak, tanpa ada pihak yang menjembatani. Nilai cost recovery tahun 2015 misalnya, yang disetujui DPR sebesar US$ 16,5 miliar, karena itu kita butuh pihak independen”, ujar Mudhy

Masukan lainnya menyangkut pemberdayaan relawan, optimalisasi lahan pertanian, peternakan, dan peran serta BUMN, PTPN 1, II, III, IV, dan Inalum dalam membangun Sumatera Utara.

Dalam ramahtamah tersebut, Presiden Jowo Widodo mempertimbangkan kehadiran pihak independen (surveyor) untuk menghitung nilai cost recovery, sehingga diperoleh nilai yang memang seharusnya menjadi tanggungan pemerintah.

“Didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Presiden Jokowi terlihat serius,  bahkan menulis beberapa masukan dari BaraJP tersebut”, papar Heryanson Munthe.

Pertemuan ditutup dengan jamuan ramah tamah dan ngopi bareng Presiden Joko Widodo bersama beberapa pengurus relawan dari DPC kabupaten/kota di Sumatera Utara. (red/hh)

Foto: Presiden Joko Widodo foto bersama pengurus BaraJP Sumut dan beberapa pengurus kabupaten/kota di Sumatera Utara pada pertemuan di Hotel JW Marriot, Rabu (2/3/2016) lalu. (ist)

  • Bagikan