Parlindungan Purba: Nelayan Tradisional Pahlawan Ekonomi dan Pangan

  • Bagikan

Medan, BatakToday –

Letak geografis Sumatera Utara yang perairannya berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga harus menjadi perhatian serius. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Tengku Erry Nuradi meminta pemerintah kabupaten (pemkab) terkait menganggarkan pengadaan Global Positioning System (GPS) bagi nelayan tradisional. Alat tersebut diharapkan dapat memandu nelayan tradisional untuk tidak memasuki kawasan perairan asing yang dapat berujung dengan penangkapan dan penahanan.

Demikian disampaikan Erry saat menyambut kedatangan 4 nelayan tradisional asal Kabupaten Langkat dan 3 nelayan asal Kabupaten Deliserdang di kantor Gubernur Sumut, Jl Diponegoro Medan, Senin (28/03/2016). Turut mendampingi para nelayan, Konsul Jenderal RI di Penang Taufik Rodi, anggota DPD RI Parlindungan Purba, Kadis Perikanan dan Kelautan Sumut Zonny Waldy, Ketua HNSI Sumut Syah Afandin, dan sejumlah pengurus HNSI lainnya.

Para nelayan tersebut sempat ditahan Polisi Perairan Diraja Malaysia karena dituduh memasuki kawasan perairan Malaysia.

Erry mengatakan, para nelayan tradisional, baik itu di pesisir pantai timur maupun pantai barat Sumatera, harus mendapatkan pelatihan dan pembekalan tentang batas wilayah perairan. Selain itu, para nelayan juga agar dilengkapi dengan alat penunjuk arah dan alat penunjuk posisi agar tidak memasuki batas wilayah perairan negara tetangga.

“Pertama, pemkab bekerjasama dengan lembaga terkait seperti HNSI, mendata jumlah nelayan di daerahnya masing-masing. Kemudian para nelayan diberikan pelatihan khusus untuk mendapatkan sertifikasi dan penerbitan Kartu Nelayan,” ujar Erry.

Pembekalan bagi nelayan, sebut Erry, tidak cukup dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga dilengkapi dengan alat bantu GPS.

“Alat penunjuk arah dan alat penunjuk posisi sangat penting bagi nelayan tradisional. Pemkab kita harapkan dapat mengambil kebijakan untuk pengadaan ini. Kita tidak mau nelayan tradisional terus mendapat masalah soal batas perairan,” sebut Erry.

Erry juga mengimbau pemkab dan HNSI menyusun program peningkatan SDM nelayan tradisional di daerah masing-masing, dengan melibatkan para nelayan yang pernah ditahan karena masuk keperairan asing.

“Para nelayan yang pernah ditahan hendaknya menjadi duta dalam sosialisasi Nelayan Taat Batas Perairan. Para nelayan nantinya dapat berbagi pengalaman dengan nelayan lain guna menceritakan suka duka selama ditahan. Tujuannya agar nelayan lain tidak melanggar batas perairan dengan negara tetangga,” imbau Erry.

Erry juga meminta Dinas Perikanan dan Kelautan Sumut menjalin komunikasi harmonis dengan pemerintah Malaysia terkait persoalan nelayan tradisional dan pelanggaran batas perairan.

“Pertama, lakukan pendataan dan sosialisasi. Kemudian bekali nelayan dengan keahlian navigasi dan penyiapan alat navigasi. Ketiga, bangun komunikasi dengan Pemerintah Malaysia. Jika tiga program ini berjalan dengan baik, nelayan tradisional yang bermasalah dengan batas perairan akan berkurang,” harap Erry.

Sementara Konsulat Jenderal (Konjen) RI di Penang, Taufik Rodi mengatakan, Diraja Malaysia khususnya pemerintah Penang dapat memaklumi kebijakan Kementerian Perikanan dan Kelautan RI yang menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia.

Taufik juga membantah rumor perlakukan tidak manusiawi terhadap nelayan Indonesia yang ditangkap di Malaysia.

“Kebijakan menenggelamkan kapal asing yang kedapatan mencuri ikan, tidak ada pengaruhnya bagi pemerintah Malaysia, khususnya pemerintah Penang. Nelayan kita yang ditangkap masih diperlakukan manusiawi. Tidak ada istilah balas dendam,” jelas Taufik.

Lebih rinci Taufik mengatakan, nelayan Indonesia yang kini masih ditahan Pemerintah Malaysia sekitar 150 orang dengan masa tahanan hanya antara 1 sampai 3 bulan.

“Padahal kalau menurut hukum di Malaysia, minimal bisa sampai setengah tahun. Tetapi karena pertimbangan satu rumpun, sehingga seharusnya hukuman enam bulan, bisa jadi 3 bulan atau 2 bulan saja,” jelas Taufik.

Kadis Perikanan dan Kelautan Sumut Zonny Waldy mengatakan, alat GPS akan membantu nelayan tradisonal dalam mengenali wilayah perairan. Alat tersebut secara otomatis akan berbunyi 1 atau 2 km menjelang perbatasan wilayah antarnegara.

“Biasanya, GPS akan bunyi saat masuk wilayah abu-abu. Tanda itu akan membantu nelayan mengenali lokasinya,” jelas Zonny.

Anggota Komite II DPD RI, Parlindungan Purba, meminta pemerintah mempertegas titik batas wilayah perairan Indonesia dengan beberapa negara tetangga, agar nelayan tradisional yang tidak dilengkapi alat navigasi canggih dapat mengenali posisi saat menangkap ikan.

“Nelayan ditertibkan, artinya kalau mau melaut itu ada surat-surat. Mereka ke perairan Malaysia karena lautnya di sini ikannya kurang, karena itu mangrove, rumah ikan, terumbu karang, harus diperbanyak. Kita sangat memerlukan dukungan,” ujar Parlindungan.

Parlindungan mengingatkan, nelayan tradisional adalah pahlawan ekonomi dan pangan yang layak mendapatkan apresiasi dan dukungan.

“Sayangnya, banyak nelayan tradisional ditangkap cuma karena permasalahan melewati batas perairan. Persoalannya, semua ini terjadi karena ketidaktahuan mereka,” tambah Parlindungan.

Ketujuh nelayan asal Langkat dan Deliserdang akhirnya dibebaskan setelah Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut, HNSI, Konjen RI di Penang, dan DPD RI melakukan komunikasi dengan Pemerintah Malaysia.

“Setelah tiba di Indonesia, kita bawa jumpa Pak Gubernur. Karena mereka ini pahlawan ekonomi dan pangan,” sebut Parlindungan. (AFR)

Foto: Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, Konsulat Jenderal RI di Penang Taufik Rodi, anggota DPD RI Parlindungan Purba, Kadis Perikanan dan Kelautan Sumut Zonny Waldy, Ketua HNSI Sumut Syah Afandin berfoto bersama usai pertemuan dengan 7 nelayan asal Langkat dan Deliserdang di kantor Gubernur Sumut, Jl Diponegoro Medan, Senin (28/03/2016). (bataktoday/afr)

  • Bagikan