Komisi III DPRD Siantar: Plastik Berbayar Hanya Untungkan Pasar Modern

  • Bagikan
????????????????????????????????????

Pematang Siantar, BatakToday

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pematang Siantar terkait dengan penerapan kantong plastik  berbayar, Komisi III DPRD Siantar berpendapat bahwa kebijakan tersebut hanya menguntungkan pihak pasar modern di kota Siantar, Selasa (29/3).

Dalam penjelasannya Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Siantar Jekson Gultom megatakan bahwa kebijakan itu merupakan tindaklanjut Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup.

“Pada saat launching kantong plastik berbayar oleh kementerian memang Kota Siantar tidak ikut, tapi surat edaran disampaikan ke setiap kabupaten/kota di Indonesia, makanya kita mengambil kebijakan  dengan kantong plastik berbayar di pasar modern, dengan harga  Rp 200. Manfaat kantong plastik berbayar ini untuk mengurangi penggunaan kantong plastik di kota Siantar,” terang Jekson.

Mendengar jawaban Kepala BLH, anggota Komisi III Frans Bungaran kurang puas. Menurut Frans dalam mengambil tindakan yang mewajibkan masyarakat untuk membayar plastik belanjaan di pasar modern harus ada Peraturan Daerah yang mengatur.

”Kalau ingin mengeluarkan kebijakan mengenai kantong plastik berbayar di Kota Siantar seharusnya ada Peraturan Daerah sebagai payung hukum. Karena jika  tidak adanya peraturan daerah mengenai kantong plastik berbayar ini, yang beruntung sudah jelas hanya pihak pasar modern, tanpa ada kewajiban dalam bentuk kontribusi kembali untuk kota ini. Selain dibayar, kantong plastik tersebut juga terdapat logo pasar modernnya, contohnya Ramayana, Alfamart, Indomaret, Suzuya  dengan adanya logo ini sudah pasti menjadi keuntungan dari sisi promosi,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua Komisi III Hendra Pardede memberi tanggapan seharusnya kebijakan kantong plastik berbayar  juga diberlakukan di pasar trasidisional.

”Kalau mau memberlakukan kebijakan kantong plastik berbayar jangan hanya di pasar modern tapi di pasar tradisional juga, karena perekonomian di pasar tradisonal juga perlu ditingkatkan, sehingga tidak terjadi diskriminasi seperti sekarang ini,” ujar Hendra.

RDP ini menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk penyusunan peraturan daerah mengenai kantong plastik berbayar di kota Siantar.

Sebelum RDP usai Jekson mengatakan akan menyampaikan hasil rapat kepada Pj Wali Kota.

“Hasil RDP ini nantinya akan saya sampaikan ke Penjabat Walikota Siantar, untuk ditindaklanjuti kedepannya,” ucapnya. (EM)

Foto:

Suasana Rapat Dengar Pendapat anatara Komisi III DPRD Siantar dengan Badan Lingkungan Hidup Kota Siantar, Ruang Rapat DPRD Siantar, Selasa 29/3/2016 (em/bataktoday)

  • Bagikan