Julham Situmorang: Pecah “Apaku” Kalau Terima Sepeserpun dari Kok Tong

  • Bagikan

Pematang Siantar, BatakToday

Kepala Kantor Satpol PP Kota Pematang Siantar Julham Situmorang membantah pernyataan pihak yang menduga kuat bahwa dia menerima upeti dari pengusaha kedai kopi Kok Tong Siantar, sehubungan dengan belum dibongkarnya bagian bangunan kedai tersebut, yang melanggar Perda tentang bangunan. Hal ini disampaikannya ketika ditemui di pelataran parkir Kantor Satpol PP Kota Siantar, Rabu (30/3).

Julham mengatakan bahwa saat ini Satpol PP belum bisa mengeksekusi karena menunggu diterbitkannya SK Tim Penegakan Perda.

“Kita sudah 3 minggu mengajukan SK Tim Penegak Perda ke Bagian Hukum Pemko Siantar untuk dieksaminasi. Setelah itu dieksaminasi dan ditandatangani Wali Kota, baru kita bisa mengeksekusi. Tanpa ada SK itu kita tidak bisa bergerak, dan kalau udah keluar SK Tim Penegakan Perda, pasti kita eksekusi itu. Sudah saya siapkan martil untuk membongkar itu,”.tegas Julham.

Sebelumnya, menanggapi tudingan Rendy Tampubolon dalam pernyataannya saat mengadakan demonstrasi di depan warung kopi Kok Tong Jalan Cipto Siantar, bahwa diduga kuat Julham menerima upeti dari pengusaha kedai kopi Kok Tong, ia mengatakan sudah mengklarifikasi pernyataan itu kepada orang yang bersangkutan. (Baca tautan berita: https://bataktoday.com/massa-segel-kok-tong-jalan-cipto-siantar )

“Saya sudah jumpa dia. Saya katakan, pecah “anuku” kalau ada saya terima sepeserpun dari Kok Tong. Sampai saya katakan begitu. Jangan lah gitu, ga bisa gitu, begitunya jawaban dia. Saya tantang dia untuk membuat berita seperti yang saya bilang tadi. Bingung saya lihat orang itu, kok cepat-cepat kali menuduh saya terima upeti,” ujar Julham kesal.

Bangunan Hotel Horison Siantar Diduga Langgar Perda

Ketika salah satu wartawan mempertanyakan bangunan lain, Hotel Horison Siantar yang diduga telah “mengambil” bahu jalan, Julham mengatakan tidak ingat lagi.

“Kalau itu sudah lupa saya, sudah lama itu,” katanya mengakhiri.

Seperti ditengarai sebelumnya, penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan Hotel Horison Siantar oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Pematang Siantar yang saat itu dikepalai Plt Kepala BPPT Donvert Panggabean, telah melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2003  dan Perda Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Jarak bangunan Hotel Horison Siantar hanya 12 meter dari as Jalan Siantar-Medan, sementara Perda mengharuskan minimal berjarak 20 meter. Dan hanya berjarak 8 meter dari as Jalan Rakutta Sembiring dari yang disyaratkan minimal 15 meter. (AT/ajvg)

Foto:

Kepala Kantor Satpol PP Kota Pematang Siantar Julham Situmorang, Rabu 30/3/2016 (at/bataktoday)

  • Bagikan