Pemko Siantar Serahkan LKPD 2015, BPK RI Segera Lakukan Pemeriksaan

  • Bagikan

Medan, BatakToday –

Penjabat Walikota Pematangsiantar Jumsadi Damanik serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Utara, diterima langsung oleh Kepala Perwakilan VM Ambar Wahyuni, Kamis (31/3/2016) petang di Kantor BPK RI Perwakilan Sumut Jl Imam Bonjol Medan.

Menurut Ambar Wahyuni, Pemko Pematangsiantar merupakan pemda kelima yang telah menyerahkan LKPD tahun 2015 kepada pihaknya, setelah Tapanul Utara, Provinsi Sumatera Utara, Tapanuli Selatan dan Binjai.

“Mungkin karena baru pertama kalinya diterapkan sistem akrual, banyak daerah yang tidak bisa menyerahkan laporan keuangannya tepat waktu,” ujarnya seraya berharap seluruh pemkab/pemko bisa segera menyerahkan laporan keuangannya ke BPK.

Ambar menjelaskan, BPK akan segera melakukan pemeriksaan secara rinci atas data laporan keuangan yang telah diserahkan untuk diaudit.

“Kami berharap seluruh pemerintah daerah bisa semakin rinci dan akurat dalam membuat laporan keuangan, sehingga pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan bisa berjalan semakin baik, transparan dan akuntabel,” imbuhnya.

Sementara itu, Pj Walikota mengharapkan BPK RI dalam pemeriksaan dapat memberikan masukan maupun koreksi serta petunjuk atas laporan yang telah disampaikan.

“Kami menyadari bahwa laporan yang kami sampaikan tentunya belum sempurna. Karena itu kami memohon petunjuk lebih lanjut kepada BPK, agar laporan tersebut bisa segera diperbaiki berbagai data yang dirasa kurang,” ujar Jumsadi didampingi Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Adiaksa Purba dan Inspektur Kota Pematangsiantar Robert Dontes Simatupang.

“Kami juga berharap bahwa laporan yang kami sampaikan ini telah sesuai prosedur, sehingga menghindarkan kami dari jeratan hukum. Mudah-mudahan laporan yang kami serahkan ini sudah maksimal,” katanya.

Obral Opini?

Seperti diketahui, Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk pertamakalinya memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LKPD tahun 2014 dari BPK RI pada pemeriksaan yang dilaksanakan tahun 2015 lalu. Namun opini tertinggi itu menuai kontroversi, karena dinilai tidak sinkron dengan sejumlah temuan sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan pada tahun yang sama, yang dinilai bertolak belakang dengan pemberian opini WTP.

“Dibanding tahun 2013, belum ada perbaikan yang signifikan atas  kepatuhan maupun sistem pengendalian intern pada tahun 2014, namun opininya justru meningkat menjadi WTP,” ujar anggota DPRD Kota Pematangsiantar, Kennedy Parapat kepada BatakToday, Jumat (12/2/2016) lalu (baca juga: https://bataktoday.com/pj-walikota-siantar-pimpinan-skpd-jangan-takut-diperiksa).

Kennedy merinci, meskipun terjadi penurunan temuan sistem pengendalian intern dari 13 pada tahun 2013 menjadi 11 pada tahun 2014, namun terdapat 6 temuan baru menyangkut pendapatan, piutang, kekurangan fisik kas dan penyertaan modal yang justru sangat mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan.

“Menurut hemat saya, keenam temuan kelemahan sistem pengendalian intern tersebut sangat signifikan mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan per 31 Desember 2014,” ujar Kennedy.

Hal yang sama, lanjut Kennedy, juga terjadi pada temuan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Berkurang satu, namun timbul temuan baru yang lebih fatal, yaitu kemahalan harga,” tukasnya.

Kennedy juga menjelaskan, terjadinya pengungkapan yang tidak memadai pada catatan atas laporan keuangan, setidaknya pada mutasi penurunan nilai aset tetap tanah sebesar Rp 3,1 miliar lebih pada Sekretariat Daerah.

“Laporan keuangan maupun lampirannya tidak memberikan penjelasan apa-apa tentang pengurangan yang nilainya signifikan tersebut,” ujarnya.

Tim Litbang BatakToday antara lain mencatat, sesuai laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas sistem pengendalian intern Pemko Pematangsiantar, terdapat enam temuan yang secara signifikan mempengaruhi keyakinan atas kewajaran penyajian saldo akun pada neraca maupun nilai realisasi pada laporan realisasi anggaran, yakni pendapatan BLUD RSUD dr Djasamen Saragih senilai Rp 1,53 miliar lebih tidak dilaporkan, dan terdapat kekurangan fisik uang di Kas Daerah dan Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD sebesar Rp 86 juta lebih.

Selanjutnya, penatausahaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 25,6 miliar lebih belum memadai, demikian juga penatausahaan piutang retribusi pada Dinas Pasar tidak tertib dan penyajian piutang retribusi pelayanan pasar sebesar Rp 1 miliar lebih tidak didukung rincian dan dokumen yang memadai.

Kemudian, penyertaan modal Pemerintah Kota Pematangsiantar belum jelas statusnya sebesar Rp 3,38 miliar lebih, dan tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp 419 juta lebih. Yang terakhir, penatausahaan dan pencatatan aset tetap Pemerintah Kota Pematang Siantar dinilai BPK belum tertib.

Menurut Tim Litbang, keenam temuan tersebut sangat signifikan mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar tahun buku 2014. (rel/ajvg)

Foto: Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara VM Ambar Wahyuni saat menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015 dari Penjabat Walikota Pematangsiantar Jumsadi Damanik di Kantor BPK RI Perwakilan Sumut Jl Imam Bonjol Medan, Kamis (31/3/2016) petang. (ist)

  • Bagikan