Maruli: Bicara Badan Otorita Tidak Cukup Hanya Danau Toba

  • Bagikan

Medan, BatakToday –

Bicara tentang Badan Otorita Danau Toba tidak cukup hanya membahas Danau Toba secara mikro. Pemetaan masalah kawasan Danau Toba secara komprehensif dalam spektrum regional Provinsi Sumatera Utara sangat mendesak dilakukan jelang terbentuknya Badan Otorita Danau Toba.

Hal itu diungkapkan AKBP Dr Maruli Siahaan SH MH saat tampil sebagai narasumber pada diskusi publik  “Badan Otorita Danau Toba: Dimana Posisi Rakyat” yang digelar DPD KNPI Sumut di Wisma Pariwisata USU, Jumat (1/4/2016).

“Jangan hanya bicara Danau Toba saja. Harus dibicarakan secara keseluruhan, Sumut. Jangan sampai nanti masyarakat disana hanya menjadi tukang parkir. Untuk itu, pemda harus mempersiapkan SDM-nya,” tegasnya.

Seharusnya, kata Maruli, pemerintah daerah mengambil peran paling dominan dalam membangun alur pikir bersama. Mapping terhadap persoalan yang dihadapi dalam pengembangan kawasan Danau Toba sangat dibutuhkan.

Selain untuk pelestarian lingkungan, pengembangan dan pengelolaan Danau Toba hendaknya juga berdampak kepada peningkatan perekonomian warga sekitar.

Diskusi publik yang dipandu moderator Walid Musthafa Sembiring SSos MIP itu juga menampilkan pembicara antropolog pembangunan Prof Dr Hamdani Harahap MSi,  Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia Sumut Ir Gagarin Sembiring anggota DPRD Sumut Sarma Hutajulu, dan anggota Dewan Pakar Badan Pengelola Geopark Danau Toba, Wilmar Simanjorang.

Hamdani Harahap menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam upaya pembangunan kawasan Danau Toba. Menurut Hamdani, kebijakaan yang ada saat ini masih menafikan aspirasi masyarakat lokal. Sebagai indikatornya, Hamdani merujuk peraturan presiden yang mengatur kawasan strategis nasional Danau Toba hanya sebagian kecil membahas tentang keterlibatan masyarakat.

“Dalam istilah masyarakat Batak Toba yang mendominasi kawasan Danau Toba, ada kultur dengan istilah ‘jambar’. Harus diartikan bagi-baginya dimana, keterlibatan masyarakat lokal itu dimana,” katanya.

Narasumber yang juga mantan penjabat Bupati Samosir, Wilmar Simanjorang menegaskan, perlu berbagai perbaikan, baik konsep maupun alur kerja, dalam mewujudkan kawasan Danau Toba sebagai kawasan wisata bertaraf internasional.

Sementara Ketua DPD KNPI Sumut Sugiat Santoso menegaskan, berbicara tentang pembangunan Danau Toba tanpa melibatkan masyarakat lokal sangat menyesatkan.

“Kita harus mengingatkan Rizal Ramli dan Arief Yahya agar proyek mercusuar ini jangan justru menyingkirkan masyarakat setempat,” katanya.

Diskusi publik dihadiri kalangan mahasiswa dan perwakilan organisasi kepemudaan. (AFR)

Foto: Anggota Dewan Pakar Badan Pengelola Geopark Danau Toba, Wilmar Simanjorang saat tampil sebagai pembicara pada diskusi publik  “Badan Otorita Danau Toba: Dimana Posisi Rakyat” yang digelar DPD KNPI Sumut di Wisma Pariwisata USU Medan, Jumat (1/4/2016). (bataktoday/afr)

  • Bagikan