Ombudsman Nilai Pengawasan UN di Sumut Longgar

  • Bagikan

Medan, BatakToday –

Ombudsman RI Perwakilan Sumut menilai pengawasan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2016 di Sumatera Utara masih longgar, belum sesuai Prosedur Operasional Standar (POS) UN yang diterbitkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Longgarnya pengawasan terlihat dari banyaknya pengawas dan peserta ujian yang membawa handphone ke dalam ruang ujian.

“Sejak hari pertama UN kita melakukan pengawasan di delapan sekolah di Sumut. Kita menemukan banyak pelanggaran yang cukup beragam, mulai dari ditemukannya kertas yang diduga kunci jawaban hingga pengawas dan peserta ujian yang membawa handphone ke dalam ruang ujian,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, Selasa (5/4/2016).

Dalam POS UN, katanya, jelas ditegaskan pengawas dan peserta ujian dilarang membawa alat komunikasi ke dalam ruang ujian.

“Baik penyelenggara maupun pengawas ujian belum mematuhi POS UN yang merupakan pedoman penyelenggaraan UN,”  katanya.

Menurut Abyadi, terjadinya pelanggaran tersebut karena pengawas ujian belum melaksanakan tugasnya dengan baik.

“Dalam Pakta Integritas yang ditandatangani pengawas, ada empat poin yang harus dipatuhi, antara lain, sanggup untuk tidak membantu peserta ujian maupun memberi kesempatan peserta untuk bekerjasama dalam mengerjakan soal ujian. Namun faktanya di lapangan, masih banyak ditemukan pengawas hanya duduk sambil bermain hanphone, membaca Koran atau majalah, bahkan ada yang menggunakan earphone,” ungkapnya.

Pengawasan dilakukan dengan harapan agar ujian berlangsung jujur, sehingga pelaksanaan UN tidak hanya melahirkan para siswa berkualitas, tetapi juga generasi yang jujur untuk masa depan bangsa.

“Dengan banyaknya temuan ini, saya menilai Sumatera Utara belum mampu melaksanakan UN dengan jujur dan berintegritas sesuai harapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” katanya. (AFR)

Foto: Ilustrasi.

  • Bagikan