Pemko Siantar Segera Fungsikan RPH Baru Tanpa IMB

  • Bagikan

Pematang Siantar, BatakToday

Rumah Potong Hewan (RPH) baru yang terletak di Jalan Manunggal Karya Kecamatan Siantar Marimbun, sebagai pengganti RPH lama Jalan Nias, segera difungsikan. Selama ini, aktivitas pemotongan hewan masih dilakukan di Jalan Nias. Di lokasi RPH yang lama sekarang tengah dibangun Pusat Perbelanjaan SOHO, yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Aneka Jasa (PD-PAUS).

Hal ini disebutkan dalam rilis Humas Pemko Pematang Siantar yang diterima redaksi BatakToday dari, Senin (4/4).

“Paling lambat hari Kamis ini kita sudah memulai pemotongan perdana di RPH ini. Kalau soal bangunan serta fasilitas pendukungnya sudah rampung dikerjakan, sekarang tinggal finishing sedikit-sedikit saja lagi,” ujar Direktur PD-PAUS Herowin Sinaga,M.Si kepada awak media, Senin (4/4) pagi menjelang siang, langsung di lokasi RPH.

Guna memastikan kesiapan operasional RPH tersebut, Penjabat Walikota Pematangsiantar, Drs.Jumsadi Damanik,SH,M.Hum meninjau langsung lokasi RPH. Dalam kunjungan tersebut, tampak turut serta Badan Pengawas PD-PAUS Drs.Robert Samosir, Kadis Pertanian dan Peternakan Ir.Robert Pangaribuan MP serta segenap jajaran Direksi serta staf PD-PAUS.

Pj Walikota bersama rombongan melihat secara langsung kesiapan lokasi bangunan RPH berikut segala fasilitas pendukungnya. Dengan begitu, pemindahan pemotongan hewan tidak mengalami kendala saat operasional dimulai. Untuk selanjutnya, setelah uji coba pengoperasiannya, serta semua bangunan plus fasilitasnya rampung, pengelolaannya secara teknis akan diserahkan kepada Dinas Pertanian Peternakan.

“Untuk kelancaran semua operasional maupun teknis, terutama sosialisasi kepada masyarakat baik pedagang maupun konsumen, kita sangat butuh dukungan teman-teman media. Tanpa adanya dukungan media, program PD-PAUS maupun program pemerintah lainnya tidak akan sampai ke masyarakat,” ujar Pj Walikota.

Sementara itu, Robert Pangaribuan menambahkan, pihaknya selaku pengelola RPH nantinya juga merencanakan pembangunan Kantor Pengelola serta Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) di lokasi RPH. Selain itu, nantinya juga akan dibenahi areal khusus untuk peristirahatan hewan sebelum dipotong.

“Kita harus memastikan bahwa hewan yang akan dipotong dan dikonsumsi masyarakat dalam keadaan sehat dan laik untuk dikonsumsi,”ujarnya.

RPH Baru Tidak Punya IMB

Terpisah, BatakToday melakukan konfirmasi sehubungan Izin Mendirikan Bangunan atas pendirian gedung RPH Jalan Manunggal Karya kepada Kabag Humas Pemko Pematang Siantar Jalatua Hasugian, Senin (4/4).

Jalatua menyebutkan IMB untuk pembangunan RPH itu sedang diproses.

“IMB nya (RPH Jalan Manunggal Karya) sedang diproses,” ujarnya.

Saat ditanya apakah bisa mendirikan gedung tanpa IMB, Jalatua mengatakan tidak masalah karena milik pemerintah.

“Itu ‘kan milik pemerintah, apa masalahnya, itu akan diproses, ‘kan pemerintah ke pemerintah,” jawab Jalatua.

Namun ketika dicecar bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah boleh melanggar peraturan sementara masyarakat harus patuh, Jalatua mengelak.

“Bukan begitu jalan ceritanya, pokoknya kan sedang diproses,” elak Jalatua.

Ketika dicecar tentang bangunan RPH sudah hampir rampung, tetapi IMB nya belum terbit, dia mengatakan supaya menanyakan hal itu ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).

“Kalau tentang itu, tanya ke Pelayanan Izin Terpadu (BPPT,-red.). Tapi saya kira IMB nya sudah selesai,”sahut Jalatua.

Ketika dilakukan penelusuran lebih lanjut, dengan mendatangi BPPT pada hari ini, Selasa (5/4) sekitar pukul 11.00 WIB, diperoleh informasi dari salah seorang pegawai yang tidak bersedia namanya dicantumkan dalam pemberitaan, bahwa BPPT belum pernah menerbitkan IMB untuk RPH baru yang didirikan di Jalan Manunggal Karya.

“Sejak awal pembangunannya, RPH Jalan Manunggal itu tidak punya IMB. Bagaimana mau ada nomor IMB nya di buku register ini, kalau belum pernah diterbitkan,” ujar pegawai tersebut sambil membuka dan menunjukkan buku register IMB yang diterbitkan kepada BatakToday.

Informasi yang sejalan dengan hal di atas juga diperoleh dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pematang Siantar, dalam penelusuran yang dilakukan oleh jurnalis BatakToday lainnya, sekitar pukul 11.00 WIB, juga pada hari ini, bahwa Dokumen Lingkungan dan Izin Lingkungan RPH Jalan Manunggal belum ada.

“BLH sudah pernah menyurati PD PAUS agar membuat dokumen lingkungan dan mengurus izin lingkungan yang menjadi salah satu persyaratan untuk pengurusan IMB, tapi sampai hari ini belum ada tindaklanjutnya,” ujar pegawai yang memberi tanda dengan bahasa tubuh agar namanya tidak dicantumkan sebagai sumber informasi.

Ketika dicoba untuk memperjelas apakah IMB untuk RPH bisa diterbitkan tanpa terlebih dahulu melengkapi dokumen lingkungan dan izin lingkungan,dia memberikan jawaban diplomatis.

“Saya kira BPPT tahu betul tentang itu dan tidak akan mengeluarkan IMB tanpa memenuhi syarat-syarat lingkungan. Undang-Undang yang sekarang ini kan sudah ada mencantumkan sanksi pidana untuk pihak yang melakukan pelanggaran dalam perizinan, yang bertentangan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup,” ujarnya pasti.

Dari studi singkat yang dilakukan BatakToday, diketahui bahwa dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dijelaskan bahwa semua penyelenggaraan bangunan gedung baik pembangunan maupun pemanfaatan, yang dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, masyarakat, serta oleh pihak asing, wajib mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang tentang Bangunan Gedung, dan salah satu ketentuannya adalah keharusan memenuhi persyaratan administratif, satu diantaranya adaIah memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

Kemudian dalam peraturan lainnya tentang bangunan gedung dan pedoman pemberian IMB, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Permen PU No. 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan, dan Permendagri No. 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, menyatakan bahwa bangunan pemerintah juga harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana bangunan lain milik swasta, masyarakat, maupun pihak asing. (Humas Pemko Pematang Siantar/at/em/ajvg)

Foto:

Penjabat Wali Kota Jumsadi Damanik meninjau kesiapan Rumah Potong Hewan (RPH) Jalan Manunggal Karya, sebelum difungsikan dalam waktu dekat, Kecamatan Siantar Marimbun, Pematang Siantar, Senin 4/4/2016 (Humas Pemko Siantar)

  • Bagikan