Riwayat GOR Siantar Segera Tamat

  • Bagikan

Pematangsiantar, BatakToday –

Proses pengalihan fungsi Gedung Olahraga (GOR) menjadi pusat bisnis dengan sistem build-operate-transfer (BOT) sudah memasuki tahap akhir, yaitu kajian kontribusi yang kelak akan diberikan mitra pengelola pusat bisnis kepada Pemerintah Daerah Kota (Pemko) Pematangsiantar.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Pematangsiantar, Subrata Lumbantobing saat dikonfirmasi BatakToday di kantornya, Senin (4/4/2016).

“Proses Bangun Guna Serah  atau BOT kepada pihak ketiga sudah berlangsung dari tahun 2015.  Jadi sesuai dengan aturan, proses Bangun Guna Serah ini sudah melalui beberapa tahapan. Studi kelayakan dan kajian teknis sudah dilewati pemerintah kota. Sekarang tinggal kajian yang terakhir, yaitu kajian kontribusi. Kemudian setelah selesai proses pengkajian, maka Bangun Guna Serah GOR ini akan diumumkan dan ditender secara nasional,” ungkapnya.

Ditanya soal bangunan GOR pengganti, Subrata meminta dikonfirmasi ke Bappeda Kota Pematangsiantar.

”Mengenai masalah pembangunan GOR ini Bappeda yang tau. Sesuai informasi yang saya peroleh, rencananya GOR pengganti akan dibangun di  daerah Tanjung Pinggir,” ucapnya.

Selanjutnya Subrata menjelaskan, Pemko Siantar melalui Sekretaris Daerah (Sekda) telah menerbitkan surat yang menyatakan bahwa GOR tidak layak pakai untuk aktivitas olahraga maupun aktivitas lainnya.

Anehnya, meskipun proses pengalihfungsian dengan sistem BOT sedang berjalan, Subrata juga menjelaskan bahwa permohonan bantuan untuk renovasi bangunan GOR juga telah diajukan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga.

“Untuk kondisi GOR ini agar mendapat perbaikan, sudah diajukan permohonan ke pemerintah pusat yaitu Kementerian Olahraga, sampai saat ini belum terkabulkan bantuan renovasinya,” kata Subrata.

Ketika ditanya sikap Pemko Siantar jika permohonan renovasi GOR disetujui pihak Kemenpora sementara proses BOT terus berjalan, Subrata mengelak menjawab.

“Kalau menanggapi  hal itu bukan saya yang mengambil kebijakan nantinya, tapi tetap pemimpin saya, yaitu Walikota,” katanya.

Pembiaran GOR Rusak Berat menjadi Justifikasi Pengalihfungsian

Sekretaris Eksekutif Institute for Regional Development (InReD), Joseph Daniel Siahaan menengarai,  penelantaran yang dilakukan Pemko Siantar atas GOR, stadion Sangnaualuh dan Lapangan Farel Pasaribu merupakan bagian dari skenario besar pengalihan fungsi, dengan alasan tidak lagi dimanfaatkan masyarakat sesuai fungsinya.

Menurut Daniel, urusan kepemudaan dan olahraga merupakan urusan wajib yang harus dikelola dengan baik oleh Pemerintah Kota Siantar sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun menurut alumnus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran ini, yang terjadi justru sebaliknya, termasuk dalam hal pengalihfungsian GOR.

“Jika pemerintah daerah lain sedang berpikir keras untuk menambah fasilitas olahraga sebagai konsekuensi dari pertambahan jumlah penduduk, tapi di Siantar justru terbalik. Kita cuma punya satu GOR, tapi sekarang mau dialihfungsikan pula,” pungkasnya.

Daniel menjelaskan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengalihfungsian aset daerah dapat dilakukan terhadap aset yang tidak lagi digunakan sesuai peruntukan semula. Namun menurutnya, pembiaran GOR dalam kondisi rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga tidak termasuk dalam kondisi yang dimaksud dalam peraturan tersebut.

“GOR tidak dapat dimanfaatkan bukan karena masyarakat tidak lagi membutuhkannya, tetapi justru karena pemko tidak memeliharanya sebagaimana mestinya. Jangan itu jadi dalil pembenaran untuk mengalihfungsikan GOR,” tegasnya.

Menurut Daniel, keputusan pengalihfungsian GOR oleh Pemko Siantar samasekali tidak mempertimbangkan kepentingan publik.

Untuk diketahui, sesuai isi pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pemanfaatan atau pengalihfungsian aset negara/daerah hanya dapat dilakukan terhadap aset yang tidak lagi digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja pengelola aset (Disporabudpar-red) sebagaimana ditetapkan pada saat pengadaan aset tersebut.

Selanjutnya pada pasal 26 ayat 2 peraturan yang sama diatur bahwa pengalihfungsian dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum. (EM/ajvg)

Foto: Gedung Olahraga (GOR) di Jalan Merdeka Pematangsiantar yang diresmikan pada tahun 1977 oleh Menteri Dalam Negeri Amir Machmud, telah bertahun-tahun dalam keadaan rusak berat, dan direncanakan dialihfungsikan menjadi pusat bisnis. (bataktoday/em)

  • Bagikan