Sudah 6 Bulan Tak Gajian Diberhentikan Pula, APAKSI Siap Gugat Bupati Simalungun

  • Bagikan

Pematang Siantar, BatakToday

Asosiasi Pangulu Kabupaten Simalungun (APAKSI) akan melayangkan  gugatan atas SK Bupati Simalungun Nomor: 821/1028/BKD/2016 tentang pemberhentian pangulu lama dan pengangkatan pejabat pangulu baru. Hal ini sesuai hasil rapat APAKSI, di Café Binaling, Jalan Cornel Simanjuntak Pematang Siantar, Selasa (5/4).

Hasil rapat tersebut menyimpulkan SK Bupati Simalungun  mengenai pemberhentian dan pengangkatan pangulu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kami sudah melakukan rapat, dan telah mengambil sikap, dalam waktu dekat akan melakukan gugatan atas  SK Bupati Simalungun Nomor: 821/1028/BKD/2016 ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan. APAKSI akan menunjuk kuasa hukum untuk melakukan gugatan ini. Kami yang akan periodeisasi tahun ini, ada 256, merasa keberatan dengan serah terima jabatan pangulu yang menurut kami tidak sesuai tidak sesuai dengan aturan,” ujar Martua Simarmata ketua APAKSI saat ditemui BatakToday seusai rapat.

Martua menambahkan bahwa APAKSI menemukan dasar hukum yang tidak tepat dalam SK Bupati Simalungun.

“Dasar hukum yang dipakai dalam SK untuk melakukan serah terima jabatan itu Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Kami anggap penggunaan pasal 57 itu sebagai dasar hukum adalah salah. Pasal 57 ini menyebutkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) boleh diangkat sebagai penjabat apabila terjadi  penundaan pelaksanaan pemilihan Pangulu. Tapi untuk saat ini bagaimana mau dilakukan penundaan pemilihan pangulu, sementara gaji pangulu selama 6 bulan belum dibayarkan,” ungkapnya.

Ditanya mengenai sikap APAKSI terhadap perlakuan Pemkab Simalungun yang belum membayarkan gaji selama 6 bulan, Martua menerangkan bahwa mereka sudah melakukan protes dan menyampaikan tuntutan pada demo sebelumnya.

“Kita sudah lakukan demo selama 3 hari di kantor Bupati Simalungun, namun tetap tidak ada respon positip. Saya melihat Penjabat Bupati dan Pemkab Simalungun tidak peduli dengan penderitaan pangulunya. Kami tetap menuntut penyelesaian dari pemkab untuk segera membayarkan gaji kami selama 6 bulan ini.,” tutur Martua.

Sebelum mengakhiri pembicaraan, Martua Simarmata, Pangulu Nagori Rambung Merah ini curhat tentang ketidakpantasan yang mereka terima setelah 5 tahun mengabdi.

“Kami pangulu ini sulit untuk menerima perlakuan ini, coba sedikit mikir, setelah lima tahun kami bekerja, apa pantas mereka akhiri dengan perlakuan seperti ini. Pemkab Simalungun seharusnya menyikapi dengan bijak dan pantas lah, untuk menyelesaikan permasalahan ini,” sebutnya datar. (EM)

Foto:

Ketua Asosiasi Pangulu Kabupaten Simalungun (APAKSI) Martua Simarmata, berdiri di tengah, dalam rapat untuk menyikapi pemberhentian 256 pangulu oleh Pemkab Simalungun, Café Binaling Jalan Cornel Simanjuntak, Pematang Siantar, Selasa 5/4/2016 (em/bataktoday)

  • Bagikan