APAKSI Gugat SK Bupati Simalungun ke PTUN Medan

  • Bagikan

Simalungun, BatakToday –

Dianggap menerapkan dasar hukum yang tidak sesuai dalam melakukan prosedur pemberhentian dan pengangkatan penjabat pangulu (sebutan kepala desa di Kabupaten Simalungun-red), Asosiasi Pangulu Kabupaten Simalungun (APAKSI) akhirnya mendaftarkan gugatan terkait SK  Pj Bupati Simalungun  Nomor 821/1028/BKD/2016 tentang Pemberhentian Penjabat Pangulu Lama dan Pengangkatan Penjabat Pangulu Baru ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Senin (11/4/2016) lalu.

“Sesuai hasil rapat APAKSI, kita sepakat untuk menggugat SK Bupati Simalungun ini, dan  gugatannya sudah kita daftarkan ke PTUN melalui kuasa hukum kita Basar Banjarnahor SH,” ungkap Ketua APAKSI Martua Simarmata kepada BatakToday di Kantor Pangulu Rambung Merah, hari ini, Kamis (14/4/2016).

Dengan adanya gugatan ini, APAKSI juga telah melayangkan surat kepada Pj Bupati Simalungun meminta penundaan pelaksanaan SK tersebut.

“Kita telah meyurati Pj Bupati Simalungun untuk menunda sementara SK pemberhentian dan pengangkatan pangulu sampai adanya putusan PTUN. Jadi  untuk mengisi kekosongan pangulu kembali ke SK yang lama, karena  pada dasarnya jabatan kami berakhir jika  pergantian pangulu ke penjabat pangulu yang berasal dari PNS dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku,” terangnya.

Dalam gugatannya, APAKSI menyatakan Pj Bupati Simalungun telah melanggar ketentuan pada Pasal 57 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 dengan menerbitkan Surat Keputusan  Nomor 821/1028/BKD/2016 tanggal 29 Maret 2016 dan Nomor 821/1030/BKD/2016 tanggal 30 Maret 2016 tentang pemberhentian Penjabat Pangulu Lama dan Pengangkatan Penjabat Pangulu Baru. Menurut APAKSI, pada tahun 2016 yang sedang berjalan ini Menteri tidak ada mengambil kebijakan untuk menunda pemilihan pangulu di Kabupaten Simalungun, sehingga Bupati tidak berhak mengangkat penjabat pangulu baru untuk menggantikan penjabat pangulu lama. APAKSI juga mempermasalahkan pelaksanaan pemilihan pangulu yang hingga saat ini belum dijadwalkan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Berdasarkan alasan tersebut, APAKSI memohonkan kepada PTUN Medan agar kedua surat keputusan tersebut dinyatakan batal dan tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi/rehabilitasi.

Untuk diketahui, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 57 ayat (1) mengatur, dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa, kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan  selanjutnya bupati/walikota mengangkat penjabat kepala Desa.

Selanjutnya pada ayat (2) diatur bahwa kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa ditetapkan oleh Menteri (pada Pasal 1 angka 14 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri yang menangani Desa-red). (EM)

Foto: Ketua APAKSI Martua Simarmata menunjukkan surat gugatan pembatalan SK Pj Bupati Simalungun di Kantor Pangulu Rambung Merah,, Kamis (14/4/2016). (bataktoday/em)[youtube width=”100%” height=”300″ src=”mVDE97jg0Mg”][/youtube]

  • Bagikan