Frengki Boy: Setelah Kok Tong, Seluruh Bangunan Bermasalah Harus Dibongkar

  • Bagikan

Pematangsiantar, BatakToday –

Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kota Pematangsiantar dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Tarukim), dan Satpol PP, Rabu (13/4/2016) di ruang komisi III DPRD akhirnya menyepakati pembongkaran seluruh bangunan yang melanggar peraturan pendirian bangunan di Kota Pematangsiantar.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPRD Kota Pematangsiantar, Frengki Boy Saragih mengingatkan, setelah pembongkaran bangunan Kedai Kopi Kok Tong Jalan Cipto yang melanggar aturan, selanjutnya seluruh bangunan bermasalah di Kota Pematangsiantar harus dibongkar.

“Kok Tong ini nanti yang menjadi awal pembongkaran bangunan yang melanggar peraturan, setelah itu setiap bangunan yang melanggar peraturan di kota Siantar harus segera dibongkar,” ujar Frengki.

Kepala BPPT Esron Sinaga menjelaskan, pihaknya sama sekali tidak pernah memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) kepada Kok Tong sesuai eksisting bangunan saat ini yang melanggar aturan.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, Kurnia Lismawatie mengatakan, sebagai pengawasan tata ruang dan pemukima Kota Pematangsiantar, pihaknya memastikan bangunan Kedai Kopi Kok Tong jelas telah melanggar peraturan sehingga harus dibongkar.

Menanggapi pernyataan normatif dari kedua SKPD, anggota Komisi III Oberlin Malau mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja Pemerintah Kota Pematangsiantar melalui sejumlah SKPD terkait yang menurutnya tidak melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dengan baik.

“Pemerintah kota membuat peraturan tapi membiarkan bangunan yang tidak sesuai aturan, apa gunanya. Lihat, begitu banyaknya bangunan yang melanggar aturan berdiri di kota ini,” ucap politisi Partai Gerindra ini ketus.

Sementara, Kakan Satpol PP Julham Situmorang menjelaskan, pembongkaran bangunan Kedai Kopi Kok Tong tinggal menunggu surat keputusan (SK) eksekusi dari Pemko Pematangsiantar.

”Kita sudah surati Kok Tong sebanyak 3 kali tapi di abaikan. Satpol PP sekarang tinggal menunggu SK melakukan eksekusi. Setelah Kok Tong dieksekusi, saya juga akan membongkar semua bangunan yang melanggar pertaturan sesuai dengan temuan-temuan kami di lapangan,” terang Julham. (EM)

Foto: Suasana rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kota Pematangsiantar dengan  Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Tarukim), dan Satpol PP, Rabu (13/4/2016) di ruang komisi III DPRD. (bataktoday/em)

  • Bagikan