Kasipidsus Kejari Siantar: Pengaduan Tender Parkir Anggota DPRD Salah Alamat

  • Bagikan

Pematangsiantar, BatakToday

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Ondo MP Purba mengatakan, pengaduan 5 anggota Komisi III DPRD Kota Pematangsiantar perihal tender pengelolaan parkir tepi jalan umum tahun anggaran 2016 kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Pematangsiantar salah alamat.

Menurut Ondo, langkah lanjutan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III tentang masalah tender parkir tersebut seharusnya dilanjutkan sesuai mekanisme yang ada di DPRD, diantaranya dengan mengajukan pembentukan panitia khusus (pansus) apabila RDP menyimpulkan terdapat  indikasi pelanggaran.

“Setelah itu rekomendasi pansus diparipurnakan dan (apabila) semua setuju baru direkomendasikan ke walikota. Tapi kalau hanya karena proses administrasi mereka bilang ada salah, mereka harusnya melapor ke walikota.  Walikota punya instrumen yang namanya Inspektorat. Inspektorat yang memeriksa itu, bukan kami (kejaksaan-red). Kalau ke kami orang itu, itu namanya intervensi, karena di perihalnya disebutkan meminta agar kejaksaan melakukan penyelidikan terhadap laporan mereka,” terang Ondo kepada BatakToday di ruang kerjanya, Jumat (15/4/2016).

Ondo menjelaskan, pengaduan yang diterima Kejari Siantar sifatnya perorangan anggota DPRD, namun tidak mengatasnamakan lembaga DPRD.

“Orang per orang tapi mengatasnamakan anggota dewan, kop surat DPRD-nya tidak ada, tapi mengatasnamakan anggota Komisi III,” katanya.

Lebih lanjut dijelaskan, Kejari Pematangsiantar belum bisa masuk di ranah penyelidikan sebagaimana dimintakan pengadu, karena tender parkir dimaksud masih dalam proses administratif.

“Kecuali di dalam proses lelang itu memang ada indikasi kuat penyuapan, itu kami bisa masuk,” terangnya.

Untuk diketahui, 5 anggota Komisi III DPRD Kota Pematangsiantar mengadukan pelaksanaan tender parkir tepi jalan umum Kota Pematangsiantar tahun anggaran 2016 ke Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, Senin (4/4/2016) lalu. Dalam pengaduannya, kelima anggota DPRD antara lain mempermasalahkan nilai retribusi yang dimenangkan peserta tender yang sangat jauh dibawah potensi retribusi yang diperhitungkan.

Kelima pengadu juga menyoal sikap Dishubkominfo yang melanjutkan proses tender, meskipun DPRD pada RDP sebelumnya telah merekomendasikan untuk melakukan reviu ulang atas dokumen tender dan untuk sementara menunda pelaksanaan tender.

Kelima anggota Komisi III DPRD yang mengadu, yakni Hendra Pardede, Frengki Boy Saragih,Frans Bungaran Sitanggang, Kiswandi, dan Oberlin Malau.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Frans Bungaran Sitanggang, salah satu pengadu, ketika dikonfirmasi Jumat (15/4/2016) mengatakan belum bisa memberikan tanggapan atas pernyataan Kasipidsus Ondo MP Purba, dan diamini dua rekannya, Frengki Boy Saragih dan Oberlin Malau. ( AT).

Foto: Kasipidsus Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, Ondo MP Purba saat memberikan keterangan di ruang kerjanya, Jumat (15/4/2016). (bataktoday/at)

  • Bagikan