Pembangunan Pariwisata Nasional Melalui Top-10 Destinasi Prioritas

  • Bagikan

Oleh: Ultri Sonlihar Simangunsong

“Tantangan utama kita adalah birokrasi, yang kita perlukan adalah strategi kecepatan untuk melompat dan melakukan percepatan. Ini ‘inline’ dengan spirit Presiden Joko Widodo untuk melakukan percepatan dengan infrastruktur dan penyederhanaan peraturan.” — Arief Yahya, Menteri Pariwisata RI

Industri pariwisata kini merupakan industri yang sangat penting sebagai penyumbang Produk Domestik bruto (PDB) suatu negara, dan penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bagi daerah.

Bagi daerah, sejalan dengan peningkatan kontribusi sektor pariwisata dalam komposisi PDRB serta dampak positif pertumbuhan sektor pariwisata bagi sektor-sektor pendukung pariwisata, maka pertumbuhan sektor ini juga menjadi driver peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dll. Hasil Penelitian menunjukkan, industri pariwisata mampu memberikan kontribusi lebih dari 10% PAD suatu daerah. Hal inilah yang mendorong daerah berlomba-lomba memperkenalkan potensi pariwisata yang dimilikinya sehingga dapat menarik kunjungan wisata, baik lokal maupun manca negara.

Berkembangnya sektor ini akan membawa dampak besar bagi industri-industri terkait seperti hotel, rumah makan, biro travel dan UKM di daerah-daerah kunjungan wisata. Secara spesifik pertumbuhan sektor pariwisata juga diyakini akan mendongkrak perkembangan industri kreatif, sehingga ekonomi daerah bukan hanya sekedar bertumbuh, tetapi juga akan lebih berkualitas.

Pertumbuhan sektor pariwisata berjalan paralel dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin mutahir, bahkan gabungan (serial) keduanya akan menjadikan sektor pariwisata menjadi ‘industri-super’ penyokong utama devisa, PDB/PDRB dan PAD, serta diindikasi akan menggantikan peran sektor primer maupun industri yang memiliki karakter non ‘renewable’ dalam perekonomian negara.

Top-10 Destinasi Pariwisata Prioritas

Destinasi Pariwisata Prioritas dilaksanakan dengan basis Kawasan Strategik Pariwisata Nasional (KSPN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Delienasi kawasan, baik KSPN maupun KEK sebelumnya sudah ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Tahap awal dilakukan dengan menetapakan 10 destinasi pariwisata prioritas nasional. Diantaranya, enam destinasi pariwisata prioritas berbasis KSPN, yakni Danau Toba, Borobudur, Kepulauan Seribu dan Kota Lama Jakarta, Bromo Tengger Semeru, Wakatobi, dan Labuan Bajo, serta empat destinasi prioritas lagi berbasis KEK, yakni Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Mandalika, dan Morotai.

Percepatan pembangunan pariwisata di Top-10 ini dilakukan dengan pendekatan strategik-informatif, manajerial-integratif serta ‘update’ nilai kultur sebagai critical success factor-nya. Motto yang dijadikan jargon keberhasilan adalah “semakin lestari semakin mensejahterakan”.

Badan Otorita: Single Destination-Single Management

Perwujudan manajemen terintegrasi atau dikenal dengan istilah ‘one destination one management’ di destinasi prioritas diwujudkan melalui sebuah organ yang disebut Badan Otorita Pengelolaan Kawasan berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) dengan masa berlaku 25 tahun,. yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Struktur badan ini terdiri atas dewan pengarah dan badan pelaksana.
Dewan Pengarah terdiri atas: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya (ketua merangkap anggota), Menteri Pariwisata (Ketua Pelaksana Harian) dengan anggota para Menteri/Pimpinan Lembaga terkait beserta Pemerintah Provinsi.

Tugas Dewan Pengarah adalah memberikan arahan dan menetapkan kebijakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan pariwisata; mensinkronkan kebijakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; mengevaluasi dan menyelenggarakan pengawasan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kawasan pariwisata.

Badan Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengarah melalui Ketua Pelaksana Harian (Menteri Pariwisata). Tugas Badan Pelaksana ini adalah menyelenggarakan fungsi penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Kepariwisataan; pelaksanaan koordinasi dan penguatan kebijakan perencanaan,  pengembangan, pembangunan, pengelolaan dan pengendalian kawasan pariwisata di destinasi prioritas.

Peraturan Presiden untuk 10 destinasi pariwisata prioritas direncanakan selesai Juni 2016 mendatang. Khusus Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba, draft akhir perpres-nya dikabarkan sudah siap. Kabar gembiranya, akan ada kebijakan pendelegasian pengelolaan kawasan pariwisata Danau Toba dari berbagai kementerian kepada Kementerian Pariwisata, sehingga percepatan diharapkan akan terjadi.

“Once Perpres ditandatangan, semua yang ada di pemerintah pusat akan didelegasikan. Kemenpar akan jadi ‘shadow’ manajemen,” ujar Menpar Arief Yahya baru-baru ini.

Memacu Pertumbuhan Sektor Pariwisata Menuju Transformasi Struktur Perekonomian Nasional

Beberapa indikator capaian sektor pariwisata pada tahun 2015 cukup menggembirakan, sehingga target pertumbuhan melebihi 100 persen selama pemerintahan Presiden Joko Widodo yang di awal pemerintahannya terkesan muluk-muluk menjadi suatu hal yang sangat realistis.

Sepanjang tahun 2015, jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) mencapai 255 juta. Sedang untuk wisatawan mancanegara (wisman) sebesar 10.406.759 juta, terdiri dari ‘foreign visitor’ (wisman reguler) sebanyak 9.729.350 wisman (93,49 persen) melalui 19 pintu masuk, ‘foreigners who enter througt the cross border post’ (lewat pintu perbatasan) sebanyak 370.869 wisman (3,56 persen), serta ‘other short foreigner visitors in 1 year’ (kunjungan singkat wisman) sebanyak 306.540 wisman (2,95 persen).

Sementara devisa yang dihasilkan dari wisman ini adalah sekitar Rp 125 triliun.
Angka pertumbuhan pariwisata sebesar 7,2 persen berada di atas target tahunan sebelumnya, juga di atas pertumbuhan pariwisata dunia sebesar 4,4 persen, dan juga di atas pertumbuhan pariwisata kawasan ASEAN sebesar 6 persen.
Kontribusi pariwisata terhadap PDB Nasional sebesar 4 persen, lapangan kerja yang diciptakan sebanyak 11,3 juta.

Bulan Mei 2015 lalu, World Economic Forum mengumumkan angka indeks daya saing Indonesia naik signifikan 20 poin menjadi ranking 50 dari 141 negara, setelah menempati peringkat 70 di tahun 2013.

Untuk tahun 2016, pemerintah memasang target jumlah perjalanan wisnus sebesar 260 juta dengan uang yang dibelanjakan sebesar Rp 223,6 triliun. Jumlah kunjungan wisman sebesar 12 juta dengan target devisa yang dihasilkan sebesar Rp 172 triliun. Kontribusi pariwisata terhadap perekonomian (PDB) nasional meningkat menjadi 5 persen dan jumlah lapangan kerja yang diciptakan menjadi 11,7 juta.

Proyeksi pada tahun 2019, jumlah wisatawan nusantara sebanyak 275 juta dengan uang yang dibelanjakan Rp. 234 triliun. Proyeksi kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 20 juta dengan devisa yang dihasilkan Rp 240 triliun. Target kontribusi PDB Nasional sebesar 8 persen, Penciptaan lapangan kerja menjadi 13 juta orang, target serta indeks daya saing pariwisata Indonesia berada di ranking 30 dunia.

Tentu saja target dan proyeksi diatas dapat dicapai bahkan dilampaui, jika semua pihak terkoneksi dapat bekerjasama untuk memaksimalkan potensi besar pariwisata sebagai sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis kearifan lokal, mempromosikan pembangunan pariwisata berkelanjutan dan kehidupan yang bermatabat bagi semua sebagaimana tujuan Pembangunan Milenium PBB (MDGs).

Horas Danau Toba, Horas Indonesia. (***)

Penulis adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toba Samosir, alumnus Program Magister Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB), tinggal di Pematangsiantar.

  • Bagikan