Eliakim: Setiap Bangunan yang Melanggar Aturan Harus Dibongkar

  • Bagikan

Pematangsiantar, BatakToday –

Ketua DPRD Kota Pematangsintar Eliakim Simanjuntak meminta pemerintah kota  serius dalam menegakkan peraturan daerah di Kota Siantar. Menurutnya, selama ini pemko telah melakukan pembiaran terhadap banyaknya bangunan- yang berdiri dengan melanggar peraturan.

“Sesuai dengan pemberitahuan Kakan Satpol PP  kepada DPRD, SK tim penegakan peraturan daerah untuk melaksanakan eksekusi terhadap bangunan-bangunan yang melanggar aturan di Kota Siantar akan segera diterbitkan. Harapan kami dari DPRD dengan adanya SK tim eksekusi ini nantinya, semua bangunan di kota Siantar yang melanggar aturan harus ditertibkan atau dibongkar oleh pemerintah kota,” ucap Eliakim saat ditemui  di Kantor DPRD Siantar, Selasa (19/4/2016).

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, DPRD sebagai lembaga legislatif selama ini selalu mendorong pemerintah kota untuk menegakkan peraturan.

Bangunan yang disebut melanggar garis sempadan sungai (GSS) di Jalan Parapat, Kelurahan Tong Marimbun, Kecamatan Siantar Marimbun. Gambar diambil Rabu (13/4/2016). (em/bataktoday)
Bangunan yang disebut melanggar garis sempadan sungai (GSS) di Jalan Parapat, Kelurahan Tong Marimbun, Kecamatan Siantar Marimbun. Gambar diambil Rabu (13/4/2016). (em/bataktoday)

“Siapapun  yang melanggar peraturan daerah yang disetujui bersama oleh DPRD dan pemerintah kota harus ditegakkan. Artinya ketika ada yang melanggar peraturan daerah di kota Siantar ini, DPRD selalu meminta pemerintah kota untuk menegakkannya tanpa sikap diskriminasi,” ujarnya.

Dimintai pendapat atas batalnya peninjauan Komisi III  terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai di Jalan Parapat, Kecamatan Siantar Marimbun, Eliakim memastikan bahwa pihaknya telah meminta Pemko Siantar melakukan eksekusi atas bangunan tersebut.

“Saat ini sedang proses, kita sudah mengajukan kepada pemerintah kota agar segera ditindaklanjuti, karena yang mengeksekusi setiap bangunan yang melanggar aturan adalah pemerintah kota. Sekarang kita lihat apakah ada keseriusan pemerintah kota dalam menegakkan peraturan daerah di kota ini,” tukasnya.

Mantan staf khusus walikota Hulman Sitorus ini juga menyesalkan sikap Pj Walikota Jumsadi Damanik yang memilih tidak hadir pada rapata dengar pendapat (RDP) hari Senin (18/4/2016) kemarin.

“Kita sudah undang Pj Walikota untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada hari Senin (18/4/2016), tapi beliau tidak hadir. Kalau Pj Walikota hadir, kita dari DPRD akan langsung pertanyakan sudah sejauh mana perkembangan pembentukan SK tim untuk menegakkan peraturan daerah yang akan mengeksekusi bangunan-bangunan melangggar aturan di kota Siantar ini,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, peninjauan bersama oleh Komisi III DPRD dengan Pemko Siantar atas bangunan yang melanggar garis sempadan sungai di Jalan Parapat Kecamatan Siantar Marimbun, batal dilakukan Jumat (15/4/2016) lalu, karena pihak Pemko belum menyurati pemilik bangunan (baca juga: https://bataktoday.com/pemko-siantar-tidak-surati-pengusaha-komisi-iii-batal-tinjau-bangunan-melanggar-gss-di-jalan-parapat). (EM)

Foto: Ketua DPRD Kota Pematangsiantar, Eliakim Simanjuntak. (bataktoday/em)

  • Bagikan