SK Tim Eksekusi Terbit, Semua Bangunan yang Melanggar Aturan akan Dibongkar

  • Bagikan

Pematangsiantar, BatakToday –

Kepala Kantor Satuan Polisi Pamongpraja (Satpol PP) Kota Pematangsiantar, Julham Situmorang mengungkapkan, Surat Keputusan (SK) Pj Walikota tentang Tim Eksekusi terhadap bangunan-bangunan yang melanggar aturan di Kota Pematangsiantar telah terbit, dan tim yang terdiri dari unsur pemerintah,  Pemko Pematangsiantar, akan segera bekerja.

“Kita sudah menerima SK Pj Walikota untuk melakukan ekseskusi terhadap bangunan-bangunan yang melanggar aturan di Kota Siantar.  SK ini berlaku sampai bulan  Desember 2016, dan pihak-pihak dilibatkan dalam tim bukan hanya pihak pemerintah kota, tapi juga pihak keamanan seperti Polisi Militer, Polri dan TNI,” ujar Julham kepada BatakToday di ruang kerjanya, Kamis (21/4/2016).

Julham menjelaskan, Kedai Kopi Kok Tong Jalan Cipto menjadi bangunan pertama yang akan dibongkar.

Daftar komposisi tim eksekusi tercantum di papan tulis Kantor Satpol PP Kota Pematangsiantar. Foto diambil Kamis (21/4/2016). (bataktoday/em)
Daftar komposisi tim eksekusi tercantum di papan tulis Kantor Satpol PP Kota Pematangsiantar. Foto diambil Kamis (21/4/2016). (bataktoday/em)

“Kita sudah berikan surat peringatan kepada Kedai Kopi Kok Tong Jalan Cipto sebanyak 3 kali karena bangunannya berdiri melanggar aturan, tapi pengusaha Kok Tong selalu mengabaikan surat peringatan kita,  sehingga dalam waktu dekat kita akan melakukan koordinasi dengan tim eksekusi agar segera menentukan jadwal pembongkaran,” terangnya.

Selain Kok Tong, imbuhnya, pemerintah kota juga akan membongkar bangunan-bangunan lainnya yang berdiri melanggar aturan.

“Bukan hanya Kok Tong saja yang kita eskekusi, tapi juga semua bangunan yang melanggar aturan sesuai dengan temuan kita di lapangan akan kita bongkar secara bertahap,” katanya.

Terpisah, aktivis Sahabat Lingkungan Siantar-Simalungun, Agus Tarigan mengapresiasi keputusan Pj Walikota Jumsadi Damanik dalam menerbitkan SK Tim Eksekusi, dan berharap tim dapat bekerja optimal dan adil dalam melaksanakan pembongkaran bangunan-bangunan yang melanggar aturan.

“Kalau mau melakukan eksekusi, jangan hanya Kedai Kopi Kok Tong saja yang dibongkar, tapi setiap bangunan yang melanggar peraturan harus di bongkar, termasuk salah satu bangunan di Jalan Parapat yang sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III dengan pemerintah kota menyatakan bangunan tersebut telah melanggar garis sempadan sungai,” ucapnya. (EM)

Foto: Kepala Kantor Satpol PP Kota Pematangsiantar, Julham Situmorang. (bataktoday/em)

  • Bagikan