James Pasaribu: Kita Tidak Bisa Membangun Siantar Tanpa Aturan Hukum

  • Bagikan

Pematangsiantar, BatakToday –

Reformasi tatakelola pemerintahan yang diikuti dengan reformasi peraturan perundang-undangan yang masif sejak reformasi bergulir pada 1998 lalu ternyata tidak direspon secara memadai oleh pemerintahan Kota Pematangsiantar. Praktis yang berubah di Pematangsiantar hanya struktur organisasi dan sistem pengelolaan keuangan daerah yang “terpaksa” diadopsi untuk menyesuaikan diri dalam urusan-urusan formal dengan institusi di pemerintah pusat. Namun esensi reformasi tatakelola pemerintahan dan pembangunan daerah justru diabaikan oleh pemerintah daerah maupun DPRD Kota Pematangsiantar.

Hal itu diungkapkan Direktur Penelitian dan Pengembangan Institute for Regional Development (InReD), James Pasaribu kepada BatakToday, Senin (25/4/2016) pagi.

“Puluhan undang-undang dan ratusan peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan menteri sebagai representasi dari reformasi tatakelola pemerintahan tidak diikuti dengan pengundangan dalam peraturan daerah (perda) oleh Pemko dan DPRD Kota Siantar,” ujar James.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Simalungun (USI) ini mencontohkan maraknya bangunan menyalahi aturan dan penggunaan fasilitas publik secara tidak wajar untuk lokasi pedagang kakli lima yang mengakibatkan terganggunya aktivitas dan kenyamanan masyarakat kota. Menurutnya, akar permasalahannya adalah kelalaian pemerintah kota dalam membangun regulasi baru dengan mempedomani peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tersebut.

“Perda Bangunan Gedung kita masih mengacu pada Undang-undang sebelum reformasi, sementara sudah ada UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulanagn Bencana, dan masih banyak UU serta peraturan turunan lainnya yang harus dipedomani. Pemko Siantar seharusnya beberapa tahun lalu sudah mengajukan rancangan perda yang baru dengan mengadopsi peraturan baru tersebut, untuk dibahas dan disetujui dengan DPRD,” terangnya.

Tentang rencana Pemko Siantar melakukan eksekusi bangunan bermasalah dalam waktu dekat, James mempertanyakan tentang landasan hukum pembentukan tim eksekusi.

“Benar bahwa dalam menegakkan perda, Pemko dapat meminta bantuan aparat penegak hukum. Tapi mana perda-nya? Alangkah konyolnya jika penerbitan SK Tim Eksekusi didasarkan pada UU, PP, Perpres atau Peraturan Menteri. Ini kan daerah otonom, harusnya diatur dengan peraturan daerah yang mengacu pada peraturan yang lebih tinggi dalam konteks NKRI,” pungkasnya.

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Padjajaran ini menengarai, banyaknya peraturan perundang-undangan baru yang tidak diikuti dengan pengaturan lebih lanjut dalam perda berpotensi pada maraknya manipulasi bahkan korupsi kebijakan terutama di bidang perijinan.

Menurut James, perda yang lengkap, komprehensif dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi bukanlah jaminan tegaknya hukum dan rendahnya tingkat pelanggaran serta korupsi oleh aparat pemerintah kota. Namun potensi korupsi dipastikannya akan semakin besar ketika terjadi kekosongan regulasi.

“Munculnya istilah ‘as sungai’ pada IMB salah satu bangunan untuk melegalisasi pelanggaran terhadap sempadan sungai misalnya. Upaya manipulasi sejenis itu akan kecil kemungkinannya apabila perda dan peraturan turunannya sudah ada dan benar-benar mengacu pada peraturan yang lebih tinggi,” terang James.

Ditanya tentang masa depan Kota Pematangsiantar yang telah memasuki usia 145 tahun, James berharap Pemko dan DPRD secara segera merancang Program Legislasi Daerah (Prolegda) untuk menuntaskan pengundangan perda-perda yang sangat urgen dalam melanjutkan pembangunan kota.

“Kita tidak bisa membangun Siantar tanpa aturan hukum yang memadai dan komprehensif serta mengadopsi peraturan perundang-undangan yang ada secara berjenjang,” tutupnya. (ajvg)

Foto: Direktur Penelitian dan Pengembangan Institute for Regional Development (InReD), James Pasaribu. (ajvg)

  • Bagikan