Tanpa AMDAL, Pabrik Pengolahan Inti Sawit Beroperasi di Solok Selatan

  • Bagikan

Solok Selatan, BatakToday –

Tanpa memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) sehingga tidak mengantongi ijin lingkungan, pabrik pengolahan inti sawit (palm kernel) milik PT Bina Pratama Sakato Jaya (BPSJ) Incasy Raya Group telah beroperasi di Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan sejak satu tahun terakhir.

Hal ini membuat geram Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Persoalan ini terungkap setelah tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Solok Selatan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan.

Pelaksana tugas ketua DPRD Solok Selatan, Ali Sabri Abas mengatakan, pemerintah daerah harus mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan pelanggar aturan ini.

“Pembangunan pabrik besar seperti itu pasti memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit, tapi kenapa pemerintah setempat tidak melakukan tindakan selama proses itu dilaksanakan hingga sekarang sudah berproduksi,” katanya kepada wartawan, Senin (25/4/2016) di Kantor DPRD Kabupaten Solok Selatan.

Ali menduga ada kong-kalingkong dalam pendirian pabrik pengolahan inti sawit milik PT BPSJ ini, dan menegaskan persoalan ini harus selesai secepatnya.

“Semua anggota DPRD menyetujui agar pemerintah daerah mengambil tindakan dalam 15 hari kedepan, dan jika tidak, maka kasusnya dilaporkan ke KPK,” katanya.

Menurut Ali, tindakan yang dilakukan PT BPSJ merupakan bentuk premanisme dengan tidak mengindahkan aturan yang ada.

“Masa pabrik dibangun tanpa AMDAL dan ijin lingkungan, dan selama ini mereka mungkin merasa aman sehingga pemerintah perlu mengambil tindakan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Solok Selatan, Hapison mengatakan, pihaknya telah melakukan menegur manajemen PT BPSJ secara lisan maupun tulisan.

“Saat ini pihak perusahaan telah melakukan pengurusan izin AMDAL tersebut, namun terkendala keterlambatan dari pihak konsultannya,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, kewenangan untuk mengeluarkan izin lingkungan berada di Bapedalda Provinsi Sumatera Barat,. karena Kantor Lingkungan Hidup Solok Selatan belum berbentuk badan.

Saat dikonfirmasi ke PT BPSJ di Sangir Balai Janggo, pihak perusahaan menolak kedatangan wartawan.

“Ada apa kesini, apakah saudara punya surat tugas untuk datang kesini. Sudah pergi sana,” hardik Mill Manager PT BPSJ, Nara kepada waratawan dengan nada kesal sambil mengusir wartawan.

Diketahui, Nara adalah salah satu pekerja asing di PT BPSJ.

Dihubungi terpisah, Wakil Bupati Solok Selatan, Abdul Rahman, mengaku telah menginstruksikan kepada SKPD terkait untuk menindaklanjuti permasalahan ini.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak pernah mempersulit investor untuk berinvestasi di Solok Selatan, namun setiap investor wajib memenuhi persyaratan dan aturan yang ada.

“Kita telah instruksikan kepada SKPD terkait untuk penyelesaian persoalan ini. Jika tidak ditanggapi pihak perusahaan, kita berhak memberhentikan aktivitas mereka hingga segala persyaratan selesai,” tegasnya.

Untuk diketahui, pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan mengatur, jika sebuah perusahaan tidak mengantongi izin lengkap maka bisa dilakukan teguran lisan, tertulis hingga penutupan. (diky)

Foto: Pabrik pengolahan inti sawit (palm kernel) milik PT Bina Pratama Sakato Jaya (BPSJ) Incasy Raya Group di Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan yang beroperasi tanpa mengantongi ijin lingkungan. (bataktoday/diky)

  • Bagikan