Agus Butarbutar: “DPRD Siantar Tidak Peduli Nasib Pedagang Tradisional”

  • Bagikan

Pematangsiantar, Bataktoday

Ketua Aliansi Pedagang Tradisonal Kota Siantar Agus Butarbutar mengatakan sikap DPRD Kota Siantar yang menyatakan akan membentuk Pansus PD Pasar beberapa waktu lalu saat menyambut demo pedagang, hanya pencitraan semata.

“Kita dari aliansi pedagang tradisional sangat kecewa dengan sikap DPRD Siantar yang terlampau sering menebar janji-janji. Saat kita unjuk rasa, mereka menyatakan akan segera membentuk Pansus PD Pasar, tapi kenyataannya sampai saat ini tidak ada dibentuk. Ini membuat kita kecewa dengan kinerja DPRD kita ini,” kata Agus saat ditemui Bataktoday di Pasar Horas, Selasa (26/4).

Menurut Agus, sebagai wakil rakyat DPRD seharusnya konsisten dengan sikapnya.

“Ketika kita datang unjuk rasa ke DPRD menyampaikan aspirasi, mereka  berjanji akan menyuarakan nasib kami pedagang tradisional ini. Seharusnya wakil rakyat yang digaji oleh uang rakyat harus konsisten dengan pernyataan sikapnya. Jangan ketika di-demo berjanji akan peduli rakyat tetapi setelah itu tidak peduli rakyat lagi,” ucapnya dengan kesal.

Agus menegaskan, dengan tidak adanya langkah yang diambil DPRD Siantar untuk membentuk Pansus, Aliansi Pedagang Tradisional akhirnya mengambil sikap untuk langsung melaporkan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PD Pasar Horas Jaya ke Kejaksaan Negeri Siantar.

“Setelah kami simpulkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) saat unjuk rasa pertama dulu sama sekali  tidak ada gunanya. Kami sudah laporkan temuan dugaan pelanggaran oleh PD Pasar ke DPRD, lantas mereka janji akan segera membentuk pansus. Tapi, kenyataannya sampai sekarang Pansus belum juga dibentuk, sehingga kami mengambil sikap untuk melaporkan langsung dugaan pelanggaran hukum PD Pasar ke Kejari Siantar pada hari Rabu (27/4) besok,” tutupnya.

Sebelumnya, dalam unjuk rasa pertama Aliansi Pedagang Tradisional Kota Siantar ke kantor DPRD Siantar, para pedagang telah menyampaikan temuan-temuan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PD Pasar. Adapun dugaan pelanggaran yang disampaikan pedagang tradisional kepada DPRD pada saat itu, terkait dugaan jual beli lapak di Pasar Horas, dan adanya pungutan retribusi liar bagi para pedagang tradisional, padahal SK resmi PJ Walikota yang menyatakan kenaikan retribusi belum diterbitkan. Kemudian, dugaan pengelolaan parkir liar, retribusi kamar mandi yang diduga kuat tidak masuk PAD dan dugaan jumlah pegawai PD Pasar yang tidak rasional dan diduga menjadi alasan PD Pasar untuk mengajukan kenaikan retribusi. (EM)

Foto:

Ketua Aliansi Pedagang Tradisional Kota Siantar, Agus Butarbutar, Pematangsiantar 26/4/2016 (em/bataktoday)

  • Bagikan