Kaper BPK Sumut: Tingkat Penyelesaian Kerugian Daerah Hanya 28,20 Persen

  • Bagikan

Medan, BatakToday –

Berdasarkan pemantauan atas kinerja Majelis Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) masing-masing pemerintah daerah (pemprov, pemkab dan pemko), ditemukan bahwa tingkat penyelesaian kerugian daerah di wilayah Provinsi Sumut belum optimal. Hingga Maret 2016, penyelesaian kerugian daerah se-Provinsi Sumut hanya sebesar 28,20 persen.

Dari total kasus kerugian daerah se-Provinsi Sumut sebanyak 2.791 kasus senilai Rp.1.030.502.311.506,20 dan USD 4.086,64, yang telah  telah diangsur senilai Rp.153.394.343.148,27 dan telah dilunasi senilai Rp.137.159.980.276,73,   sehingga masih ada sisa kerugian daerah senilai Rp.740.841.892.549,84 dan USD 4.086,64 atau 71,80 persen yang belum diselesaikan.

Namun terdapat beberapa Majelis TP/TGR yang kinerjanya layak diapresiasi, karena berhasil menyelesaikan kasus kerugian keuangan daerah diatas 60 persen.

Demikian diungkapkan Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, VM Ambar Wahyuni, pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2015, Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah Semester I Tahun 2016, dan Pemantauan atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Per-22 Maret 2016 di Gedung BPK Perwakilan Sumut, Selasa (26/4/2016).

“Sebagai bentuk apresiasi atas upaya pemda dalam penyelesaian kerugian daerah, kami memberikan peringkat atas upaya yang telah dilakukan. Peringkat III diraih Kabupaten Nias dengan pencapaian 66,74 persen, Kabupaten Labuhan Batu Utara peringkat II dengan pencapaian 68,51 persen, dan Kabupaten Humbang Hasundutan peringkat I dengan pencapaian 79,00 persen,” kata Ambar.

Ditambahkannya, pihaknya juga menyampaikan penghargaan atas usaha dari pemda se-Sumut yang telah menindaklanjuti rekomendasi BPK.

“Demi mewujudkan apresiasi tersebut dan untuk lebih mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK, kami juga memberikan evaluasi dengan memberikan peringkat atas upaya pemerintah daerah dalam penyelesaian tindak lanjut berdasarkan jumlah rekomendasi yang telah diselesaikan per-22 Maret 2016. Penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Triwulan I 2016 sebesar 57,38 persen, sedangkan periode sebelumnya Semester I tahun 2015 sebesar 53,15 persen,” papar Ambar.

Berdasarkan tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan BPK tersebut, Ambar mengatakan, Pemko Medan menempati peringkat III dengan capaian 78,07 persen, Kabupaten Hubang Hasundutann peringkat II dengan capaian 78,71 persen, dan Kabupaten Tapanuli Selatan peringkat I dengan capaian 81,32 persen.

Sementara itu, tiga peringkat terendah diraih Kabupaten Nias Selatan dengan capaial 14,61 persen, Kabupaten Simalungun 19,66 persen, dan Kota Gunung Sitoli dengan apaian 38,89 persen.

Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution yang turut hadir pada acara tersebut, menyambut baik apresiasi yang diberikan BPK Perwakilan Sumut atas kinerja tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Pemko Medan.

“Kita berharap BPK terus memberikan bimbingan dan arahan sehingga hasil ke depannya jauh lebih baik lagi,” katanya. (AFR)

Foto: Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution saat menandatangani berita acara penerimaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2015 di Gedung BPK Perwakilan Sumut, Selasa (26/4/2016). (bataktoday/afr)

  • Bagikan