Pedagang Laporkan Dugaan Korupsi PD Pasar Horas Jaya

  • Bagikan

Pematangsiantar, BatakToday

Ribuan pedagang tradisional kota Siantar yang bergabung dalam Aliansi Pedagang Tradisional Kota Siantar, gabungan dari pedagang Pasar Horas dan Pasar Dwikora, kembali melakukan unjuk rasa untuk kedua kalinya dengan isu utama penolakan terhadap rencana kenaikan retribusi sekitar 300 persen, Rabu (27/4).

Rangkaian aksi dimulai dengan mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Kota Pematangsiantar untuk melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi oleh PD Pasar Horas Jaya, terkait dengan adanya jual beli lapak di Pasar Horas dan pengutipan retribusi yang sudah dinaikkan tanpa SK resmi dari walikota.

Aliansi Pedagang Tradisional Kota Siantar, saat melakukan aksi unjuk rasa gabungan pedagang “Pajak Horas” dan “Pajak Dwikora”, menuju Kantor DPRD Siantar, Jalan H Adam Malik, Pematangsiantar, Rabu 27/4/2016 (em/bataktoday)
Aliansi Pedagang Tradisional Kota Siantar, saat melakukan aksi unjuk rasa gabungan pedagang “Pajak Horas” dan “Pajak Dwikora”, menuju Kantor DPRD Siantar, Jalan H Adam Malik, Pematangsiantar, Rabu 27/4/2016 (em/bataktoday)

Melalui koordinator aksi Agus Butarbutar, aliansi pedagang tradisional menyerahkan laporan dugaan korupsi tersebut secara resmi, dan diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siantar M Masril, yang kemudian berjanji akan menindaklanjuti laporan dari pedagang.

Usai dari Kejari Siantar, massa melanjutkan aksinya ke kantor DPRD Kota Siantar.

Agus Butarbutar dalam orasinya di DPRD menyebut anggota dewan adalah pembohong besar di kota Siantar.

“Kami sudah datang unjuk rasa beberapa waktu yang lalu, tapi hasilnya tidak ada. Janjinya mau membentuk Pansus PD Pasar, tapi sampai sekarang tidak ada realisasi. Kami muak dengan janji-janji manis DPRD Siantar, karena itu kami menyatakan DPRD Siantar pembohong rakyat,” teriak Agus disambut sorak sorai ribuan pedagang.

Salah satu pedagang dari Pasar Dwikora yang diberi kesempatan berorasi, boru Purba, mengungkapkan kekesalannya kepada lembaga wakil rakyat ini.

Pendemo memampangkan spanduk permintaan pemberhentian Pj Walikota Siantar, depan kantor DPRD Siantar, Jalan H Adam Malik, Pematangsiantar, Rabu 27/4/2016 (em/bataktoday)
Pendemo memampangkan spanduk permintaan pemberhentian Pj Walikota Siantar, depan kantor DPRD Siantar, Jalan H Adam Malik, Pematangsiantar, Rabu 27/4/2016 (em/bataktoday)

“Waktu pedagang demo pertama dulu, katanya janji akan membela pedagang, tapi kenyataannya apa. Sadarlah, DPRD digaji dengan uang rakyat, tapi kalian kerja tidak becus. Taunya kunker ke luar kota, bimtek ke luar kota, hanya menghambur-hamburkan uang rakyat, tapi kerjanya tak ada yang nyata,” seru boru Purba lantang.

Pedagang pasar Dwikora ini juga mengajak agar kedepannya agar tidak lagi memilih anggota DPRD Siantar yang sekarang pada periode yang akan datang.

“Kita tarik dukungan kita untuk DPRD yang sedang duduk saat ini, jangan dipilh lagi kalau kedepannya mencalon. Kita masyarakat Siantar sudah salah pilih wakil untuk duduk di DPRD. Masyarakat Siantar butuh anggota DPRD yang peduli rakyat, bukan seperti sekarang ini, yang sama sekali tidak peduli rakyat,” ungkap Boru Purba disambut tepuk tangan ribuan massa lainnya.

Usai berorasi secara bergantian, namun tak ada sambutan dari anggota Dewan, ribuan pedagang akhirnya menaburkan bunga di depan kantor DPRD.

Massa kemudian beranjak menuju Balai Kota Siantar untuk melanjutkan aksi unjuk rasa siang itu. (EM/AT)

Foto:

Agus Butarbutar dengan Kepala Kejaksaan Negeri Siantar, M Masril, dalam rangkaian unjuk rasa pedagang tradisional Siantar, di halaman Kejari Siantar, Jalan Sutomo, Pematangsiantar, Rabu 27/4/2016 (at/bataktoday)

  • Bagikan