Ketua Komisi I DPRD Siantar: Lelang Jabatan Camat dan Lurah Mendesak

  • Bagikan

Pematangsiantar, BatakToday –

Lelang jabatan camat dan lurah sangat mendesak dilakukan mengingat  kecenderungan penyalahgunaan wewenang dan jabatan dengan mengenakan pungutan liar kepada warga masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi surat-menyurat di kelurahan dan kecamatan. Pola rekrutmen camat dan lurah yang selama ini tidak jelas parameternya telah gagal meningkatkan kualitas pelayanan publik di kelurahan dan kecamatan sebagai ujung tombak birokrasi Pemerintah Kota Pematangsiantar.

Demikian diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Kota Pematangsiantar, Nurlela Sikumbang saat dikonfirmasi tentang rekomendasi hasil rapat dengar pendapat (RDP) dengan Lurah Sumber Jaya yang digelar pada Jumat (22/4/2016) lalu.

“Dengan pengecualian pada segelintir lurah dan camat yang tidak tergoda untuk menyalahgunakan wewenang dan jabatan, pengaduan masyarakat Kelurahan Sumber Jaya pada RDP yang lalu adalah wajah birokrasi kita yang sesungguhnya, setidaknya di kelurahan dan kecamatan,” ujar Nurlela kepada BatakToday melalui sambungan telepon.

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, pola rekrutmen lurah dan camat selama ini tidak mengedepankan kompetensi, karakter dan integritas, padahal kedua jabatan itu adalah ujung tombak birokrasi pemerintah kota dalam mengelola pelayanan publik.

“Harusnya mereka melayani dan mengayomi masyarakat, bukannya menyakiti dan memeras secara tak beradab,” pungkasnya.

Lebih lanjut Nurlela mendesak Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk segera menggelar lelang jabatan camat dan lurah.

“Lelang jabatan sangat mendesak dilakukan. Saya yakin, lelang jabatan yang dilakukan dengan objektif dengan mengedepankan kompetensi, integritas, karakter, dan pengalaman yang baik, akan menghasilkan calon-calon lurah dan camat yang akan mampu memperbaiki kualitas pelayanan masyarakat,” terangnya.

Sebelumnya, Nurlela mengungkapkan bahwa rekomendasi Komisi I atas hasil RDP dengan Lurah Sumber Jaya telah disampaikan kepada pimpinan DPRD pada Selasa (26/4/2016) lalu, untuk ditindaklanjuti kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar.

“Kita dari Komisi I merekomendasikan agar Lurah Sumber Jaya, saudara  Rahmat Afandi Siregar dibina dan diberhentikan dari jabatannya. Sesuai pengakuan Camat Martoba, dia sebagai atasan langsung Lurah Sumber Jaya juga telah mengusulkan agar yang bersangkutan dipindahkan karena tidak menunjukkan sikap yang baik,” katanya.

Untuk diketahui, pada RDP Komisi I dengan Lurah Sumber Jaya, Jumat (22/4/2016) lalu, perwakilan masyarakat Kelurahan Sumber jaya secara blak-blakan mengungkapkan di hadapan pimpinan dan anggota Komisi I tentang praktik pungutan liar masif yang dilakukan Lurah Rahmat Afandi Siregar, saat pengurusan administrasi di kelurahan, diantaranya pengurusan surat keterangan kematian, surat keterangan silang sengketa tanah, bahkan pengurusan surat miskin (baca juga: https://bataktoday.com/warga-blak-blakan-ungkapkan-praktik-pungli-lurah-sumber-jaya). (ajvg)

Foto: Ketua Komisi I DPRD Kota Pematangsiantar, Nurlela Sikumbang. (bataktoday/at)

  • Bagikan