Inalum Minta Pemprov Sumut Tunda Jawaban Keberatan Pajak APU

  • Bagikan

Medan, BatakToday.com-

PT Inalum meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menunda jawaban atas keberatan terhadap penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pajak air permukaan umum (APU) yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah setiap bulannya.

“Kalau bisa diberi jeda waktu penolakan atas keberatan kami enam bulan atau minimal tiga bulan. Karena sesuai aturan yang ditetapkan, keberatan boleh paling lama satu tahun,” kata GM Anggaran Afrizal didampingi GM Legal Satyawarman Tarigan saat bertemu dengan Sekda Provinsi Sumut Hasban Ritonga, SH di lantai 9 Kantor Gubsu, Jumat (29/4).

Sekda didampingi Kepala Dinas Pendapatan Daerah Rajali S,Sos dan Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Provsu Haris Rangkuti dan Plh Kadis Kominfo M Ayub.

Dalam kesempatan itu, Afrizal mengungkapkan harapan PT Inalum agar Pemprovsu tidak langsung menjawab keberatan mereka atas SKPD pajak APU yang ditagih Dinas Pendapatan Daerah setiap bulannya. Dikatakan Afrizal saat ini PT Inalum belum mapan dan masih membutuhkan modal yang cukup untuk menjalankan operasi Peleburan Aluminium terpadu yang menguntungkan, aman dan ramah lingkungan.

Menanggapi hal itu, Hasban yang ditanyai wartawan mengatakan pihaknya memaklumi kondisi PT Inalum, namun juga terikat dengan ketentuan dan mekanisme.

“Kita memaklumi kondisi mereka. Tapi kita kan punya mekanisme yang sudah terpola. Kalau kita tidak berikan jawaban setiap bulan, maka penundaan itu tidak diakomodir dan dapat mengganggu sistem keuangan Pemprov Sumut,” jelas Hasban usai pertemuan.

Dikatakannya, belanja Pemerintah Provinsi sudah disesuaikan dengan target pendapatan, sehingga apabila target tidak terpenuhi maka akan berpengaruh terhadap realisasi APBD secara keseluruhan. Menurut Hasban, pihaknya melalui Dinas Pendapatan Daerah sudah mengkonsultasikan dengan BPK dan rekomendasi BPK memang Dispenda harus segera memberikan jawaban atas keberatan PT Inalum itu segera.

Saat ini persoalan pajak APU antara Pemprov Sumut dan PT Inalum sedang dalam proses pengadilan pajak.

“Pertemuan tadi, PT Inalum semacam meminta penundaan jawaban atas keberatan mereka. Agar keberatan mereka atas SKPD didiamkan dulu. Tapi kan sama saja,  PT Inalum punya mekanisme penganggaran, kita juga punya,” ujar Hasban.

Dalam kesempatan itu, Ia berharap proses pengadilan pajak bisa segera selesai, agar ada kepastian hukum dan dapat menjadi acuan bersama PT Inalum dan Pemprov Sumut.

“Sekarang kita menyesuaikan, menerima berapa yang mereka bayar. Kami hormati proses hukum yang sedang berlangsung. Proses yang diperkenankan apabila pihak-pihak beda pendapat. Proses hukum tidak harus merusak sendi silaturahmi dan koordinasi antara Pemprovsu dan PT Inalum. Tetap dalam komitmen yang sama untuk membangun sumut, silaturahmi tetap terjaga,” harapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendapatan Rajali mengatakan pertemuan tidak membicarakan soal tarif, karena masih dalam proses hukum. Dijelaskannya SKPD dikirimkan perbulan karena sifat pemakaian air dihitung per bulan. Setiap SKPD yang dikirimkan, PT Inalum tetap menyampaikan surat keberatan.

“Karena itu kita harus tolak pada bulan itu juga, karena nanti jadi temuan. Maksud PT Inalum tolong beri waktu jawaban itu. Kami sudah konsultasi dengan BPK, rekomendasi BPK memang harus dijawab segera. Kita tidak bisa memperlama jawaban,” ujar Razali.

Menambahkan, Kabag Anggaran Haris mengatakan di Biro Keuangan juga ada alur kas, dimana salah satu sumbernya adalah pajak air.

“Kalau ada permasalahan, kami juga tidak bisa realisasikan belanja yang sudah terencana,” kata Haris. (AFR)

Foto:

General Manager PT Inalum Anggaran Afrizal didampingi General Manager Legal Satyawarman Tarigan saat bertemu dengan Sekda Provinsi Sumut Hasban Ritonga SH, di lantai 9 Kantor Gubsu, Jumat 29/4/2016 (afr/bataktoday)

  • Bagikan