May Day, FSPMI Sumut Desak Pemberlakuan UU Tapera

  • Bagikan

Medan, BatakToday –

Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumatera Utara melakukan aksi turun ke jalan dalam merayakan Hari Buruh Internasional atau May Day 2016. ‪Aksi turun ke jalan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPW FSPMI Sumut  Willy Agus Utomo di bundaran Jl Gatot Subroto Medan, Minggu (1/5/2016).

Dalam aksinya, para buruh menyuarakan tuntutan kaum buruh, karena masih banyak kebijakan pemerintah yang semakin menyengsarakan rakyat khususnya kaum buruh.

“Saat ini upah buruh di Indonesia masih dibawah standar upah hidup layak. PP 78 hanya mengatur kenaikan berdasarkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya,” kata Willy dalam orasinya.

Untuk itu, seru Willy, FSPMI akan terus berjuang sampai pemerintah memenuhi tanggungjawabnya dalam melindungi hak kaum buruh.

“Kita mempertanyakan keprihatinan pemerintah dalam melindungi hak kaum buruh. Pemerintah harus selalu diingatkan akan kewajibannya melindungi rakyat,” ucap Willy.

Tak hanya itu, papar Willy, seiring bergulirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), pemerintah seakan tidak berdaya menghadapi serbuan pekerja asing. Ironisnya, bahkan sebagian pekerja asing tersebut bekerja pada proyek pemerintah.

“Ini sangat bertolak belakang dengan amanah UU. Saharusnya pemerintah menerapkan kebijakan pekerja asing dengan melindungi pekerja lokal dalam hal kesetaraan hak, upah, kesempatan dan lainnya,” ungkapnya.

Dalam peringatan May Day 2016 ini, FSPMI Sumut mendesak pemerintah untuk mencabut PP 78 tahun 2015, serta meningkatkan daya beli buruh dengan menaikkan UMP 2017 minimal Rp 650 ribu.

“Stop kriminalisasi dan bebaskan 26 aktivis buruh dan aktivis sosial. Stop tenaga kerja asing dan tolak UU Tax Amnesty,” teriak Willy.

Selain itu, pemerintah diminta untuk menghapus outsourcing dan mengangkat buruh outsorcing menjadi pekerja tetap, serta revisi total UUPHI.

“Segera berlakukan UU tabungan perumahan rakyat dengan peningkatan kontribusi iuran dari pemerintah dan pengusaha,” imbuhnya.

Tak sampai disitu, FSPMI juga meminta untuk pencopotan Kepala Dinsosnaker Kota Medan yang bertindak diskriminatif.

“Bubarkan BKSPPS dan tetapkan upah sektor buruh perkebunan. Tetapkan upah sektor jurnalis di tingkat kabupaten/kota di Sumut,” pungkas Willy.

Sebelumnya, unjuk rasa massa buruh FSPMI digelar di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan.

Disitu, para buruh mendeklarasikan organisasi massa “Rumah Rakyat Indonesia”.

Aksi yang berlangsung di Bundaran Majestik dan Kantor Gubsu selama dua jam itu berlangsung damai dan dikawal oleh pihak kepolisian. (AFR)

Foto: Suasana demo buruh FSPMI di Bundaran Majestik Jalan Gatot Subroto Medan, Minggu (1/5/2016). (bataktoday/afr)

  • Bagikan