Yasonna Laoly: Kekayaan Komunal Harus Didukung Kemampuan Intelektual Perguruan Tinggi

  • Bagikan

Medan, BatakToday –

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) selain melahirkan tantangan, juga memunculkan peluang. Meskipun dominasi asing di Indonesia khususnya bidang paten pemanfaatan teknologi dalam perdagangan nasional sangat dominan, namun jika kekayaan intelektual komunal mendapat dukungan kemampuan intelektual dari perguruan tinggi, maka era MEA justru menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk membalikkan keadaan dan menjadi penjual paten, setidaknya di kawasan ASEAN.

Hal itu diungkapkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat tampil sebagai narasumber pada Workshop Peningkatan Daya Saing Bangsa melalui Inovasi oleh Perguruan Tingi Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN yang diselenggarakan Universitas HKBP Nommensen, Sabtu (30/4/2016).

“Kekayaan Intelektual komunal perlu didukung oleh kemampuan intelektual yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi, salah satunya potensi untuk produk-produk indikasi geografis. Hal ini dapat digabungkan dengan potensi wisata yang ada, salahsatunya produk kopi khas Sidikalang atau Simalungun dengan obyek wisata Danau Toba,” papar Laoly.

Politisi PDIP ini juga mengajak seluruh elemen bangsa khususnya perguruan tinggi berlomba-lomba melahirkan karya-karya kreatif yang bermanfaat.

“Bukan saja manfaat ekonomis bagi penciptanya, akan tetapi yang lebih penting adalah manfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Laoly mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap karya-karya intelektual dengan tidak melakukan tindakan melanggar hukum seperti memalsukan atau membajak karya orang lain.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi dalam sambutannya mengungkapkan, indeks inovasi perguruan tinggi Indonesia sesuai data World Economic Forum adalah 4,0 atau berada di peringkat 60 dunia. Menurutnya, indeks tersebut menunjukan bahwa masih banyak inovasi dan teknologi yang perlu dihasilkan perguruan tinggi untuk memecahkan berbagai masalah kehidupan bangsa.

“Artinya, ada lebih banyak negara lain yang mencapai indeks daya saing lebih baik dari Indonesia, sehingga peringkat kita menurun,” ujarnya.

Menurut Erry, lulusan perguruan tinggi tidak akan mampu bersaing pada era MEA bila penyelenggaraan pendidikan tinggi Indonesia tertinggal. Untuk percepatan peningkatan kualitas, kerjasama antara perguruan tinggi Indonesia dengan lembaga riset dan perguruan tinggi luar negeri adalah salah satu solusi realistis.

“Di sisi lain, globalisasi serta MEA juga membuka jalan bagi kerjasama pendidikan, riset dan pengembangan teknologi,” jelas Erry.

Proses reformasi pendidikan menurut Erry membutuhkan kerjasama dari banyak pihak. Saat ini jumlah perguruan tinggi di Indonesia mencapai 4.438 dengan jumlah mahasiswa lebih dari 7 juta dan sekitar 300.000 dosen. Untuk menjalankan reformasi perlu kerjasama antar institusi pendidikan, riset, industri, swasta, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Di sela workshop, Universitas HKBP Nommensen juga melakukan penandatangan memorandum of understanding (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Humbahas, Tobasa dan Nias, serta Kementerian Hukum dan HAM.  (rel/AFR)

Foto: Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan (Plt) Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi diulosi oleh pimpinan Universitas HKBP Nommensen usai Workshop Peningkatan Daya Saing Bangsa melalui Inovasi oleh Perguruan Tingi Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN yang diselenggarakan Universitas HKBP Nommensen, Sabtu (30/4/2016). (ist)

  • Bagikan