Potensi Pajak dari Google dan Jejaring Sosial Sedang Digali

  • Bagikan
?????????????

Medan, BatakToday –

Saat ini Diektorat Jenderal Pajak tengah menyelidiki potensi pajak dari transaksi di jejaring sosial seperti google, twitter, facebook, dan yahoo. Proses pemeriksaan saat ini tengah dilakukan untuk mengetahui seberapa besar transaksi yang terjadi di perusahaan raksasa tersebut yang berasal dari orang-orang Indonesia.

Demikian diungkapkan Humas Direktorat  Pemeriksaan dan Penagihan (P2) Direktorat Jenderal Pajak, Mekar Sari Utama kepada wartawan di Medan, Selasa (3/5/2016). Terkait transaksi yang melibatkan perusahaan yang induknya di luar negeri, menurutnya harus tetap dikenakan pajak.

“Saat ini sedang dikerjakan untuk beberapa perusahaan besar seperti google, twitter, facebook, dan yahoo. Sedang kita lakukan pemeriksaan perusahaan-perusahaan tersebut untuk memastikan bahwa seluruh penghasilan yang diperoleh mereka dari orang-orang Indonesia yang memanfaatkan fasilitas tersebut dikenakan pajak,” katanya.

Perusahaan-perusahaan tersebut saat ini ditempatkan sebagai bentuk usaha lepas. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan apakah seluruh kewajiban pajak atas transaksi pembayaran advertising telah dilaksanakan.

“Itu nanti akan kita cek. Harusnya dikenakan pajak di Indonesia. Dan sudah berjalan pemeriksaannya,” katanya.

Sementara setelah ketetapan pajak diterbitkan, akan dilakukan penagihan sesuai prosedur yang belaku.

“Seperti yang sudah berlaku, akan dilakukan imbauan dulu. Kalau sudah jatuh tempo 30 hari dari penetapan pajak, kemudian diberikan surat teguran, kemudian surat paksa, penyitaan dan pemblokiran,” katanya.

Lebih lanjut dijelaskan, penetapan pajak dilakukan berdasarkan data transaksi yang diperoleh dari pihak ketiga. Selama ini yang terjadi hanya pemotongan PPh sebesar 2,5 persen. Namun dari data pemotongan PPh tersebut akan dapat dihitung omzet yang akan digunakan untuk menghitung pajak yang belum atau kurang disetor.

“Dari situ kita akan ketahui berapa besar omzetnya, berapa besar penjualan yang dilakuan. Data itu jauh bedanya pak, jauh dari yang sebenarnya. Itu yang diklaim dari yang bersangkutan. Kalau data yang kita peroleh dari pihak ketiga ternyata penjualannya sampai ratusan miliar. Disitulah kita kenakan penetapan pajak itu,” katanya.

Ia mengimbau, kalau ada surat imbauan jangan diabaikan, segera hubungi KPP setempat untuk melakukan klarifikasi. Masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Wajib Pajak dipersilahkan menyampaikan argumentasinya kepada KPP. Dari hasil argumentasi tersebut akan ditemukan kondisi mana yang sebenarnya, akan dipertimbangkan.

“Kalau nanti keberatannya masih kurang puas, maka bisa dilanjutkan di pengadilan pajak, dari pengadilan pajak masih bisa ke Mahkamah Agung. Jadi masih ada kesempatan yang diberikan kepada WP untuk mencari keadilan, bukan berhenti disitu,” katanya. (AFR)

Foto: Humas Direktorat  Pemeriksaan dan Penagihan (P2) Direktorat Jenderal Pajak, Mekar Sari Utama saat memberikan keterangan kepada wartawan di Medan, Selasa (3/5/2016). (bataktoday/afr)

  • Bagikan