Jumsadi: “Retribusi Kios Harus Naik, Indikasi Korupsi Soal Lain”

  • Bagikan

Pematangsiantar, BatakToday

Penjabat Walikota Pematangsiantar, Drs.Jumsadi Damanik, SH,M.Hum meminta semua pihak, terutama para pedagang, untuk bisa memahami kenaikan tarif retribusi kios di Pasar Horas dan Pasar Dwikora. Soal adanya protes pedagang dengan berunjuk rasa, hal itu dinilai masih pada tataran yang wajar, dan akan dijadikan evaluasi untuk memacu kinerja serta pelayanan Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PD-PHJ) kedepan. Apalagi, sebagai perusahaan, PD Pasar diharuskan untuk bisa segera mandiri, namun tetap memperhatikan aspek sosialnya.

Demikian disampaikan melalui release Humas Pemerintah Kota Pematangsiantar yang diterima Redaksi BatakToday, Minggu (8/5).

“Soal tudingan pedagang adanya indikasi korupsi penjualan taman menjadi lapak berjualan, serta perekrutan pegawai yang tidak transparan, saya kira itu konteks yang berbeda. Silahkan saja dilaporkan kepada pihak berwenang. Saya juga tidak mentolerir jika memang pedagang melihat ada indikasi ketidakberesan di sana,” katanya saat menerima audiensi sejumlah awak media, Sabtu (7/5) di Rumah Dinasnya.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Pematangsiantar Nomor. 900/344/IV/Wk-Thn 2016 tanggal 13 April 2016, tarif retribusi kios di Pasar Horas saat ini untuk kelas IV sebesar Rp.165 dari sebelumnya Rp.55;  kelas III jadi Rp.180 dari sebelumnya Rp.60; kelas II jadi Rp.195 dari sebelumnya Rp.65; kelas I jadi Rp.210 dari sebelumnya Rp.70 per meter2 per hari. Untuk pedagang kaki lima rata-rata Rp.1000 per meter2 per setengah hari. Namun khusus untuk kios stand di jalan lingkar Gedung IV dikenakan tarif Rp.600 per meter2 per hari.

Ditunjukkan perbandingan retribusi sebelum dan sesudah kenaikan retribusi, misalnya pedagang memiliki kios kelas IV ukuran 2×2 m=4 m, maka tarif perhitungannya adalah: 4m2 x Rp.165 x 30 hari = Rp.19.800 (harga baru). Sedangkan harga lama 4m2 x Rp.55 x 30 hari = Rp.6.600. Dengan demikian ada kenaikan tarif sebesar Rp 13.200 per bulan nya. Berdasarkan rumus perhitungan tersebut dengan ukuran kios yang sama 4 m2, untuk kelas III ada selisih kenaikan harga baru dengan lama sebesar Rp.14.400, untuk kelas II sebesar Rp.15.600 dan untuk kelas I sebesar Rp.16.800 per bulan.

Sementara itu, retribusi kios di Pasar Dwikora masih lebih rendah, rata-rata berkisar antara Rp.135 (kelas IV), Rp.165 (kelas III), Rp.180 (kelas II) dan Rp.195 (kelas I) per meter2 per harinya. Untuk pedagang emas, memang lebih besar yakni Rp.195 (kelas IV), Rp210 (kelas III), Rp.225 (kelas II) dan Rp.240 (kelas I). Harga dasar ini sebenarnya sudah sejak tahun 1996 tidak pernah dinaikkan, sehingga terkesan drastis bagi pedagang di kedua pasar tradisional ini.

Namun Jumsadi kembali menegaskan, bahwa soal kenaikan tarif retribusi kios tetap harus dilakukan. Hal ini mengingat, banyaknya perbaikan layanan serta penataan dan penambahan fasilitas demi kenyamanan pedagang dan pengunjung.

“Bagaimana pun karyawan kebersihan, petugas keamanan atau penjaga malam, teknisi listrik juga butuh sedikit peningkatan kesejahteraan. Jujur saja, selama ini upah mereka masih jauh dibawah upah minimum kota (UMK) sebesar Rp1,8 juta,” imbuhnya.

Mengingat pertambahan penduduk Kota Pematangsiantar yang telah lebih 328 ribu jiwa (akhir Desember 2015) ditambah lagi penduduk Simalungun sekitarnya yang berbelanja ke Pematangsiantar, mengakibatkan kondisi kedua pasar semakin padat.

“Karena itulah, kita sudah merencanakan pembangunan pasar-pasar kecamatan agar kepadatan di kedua pasar tersebut bisa diurai secara berangsur-angsur. Dalam rangka itulah, makanya kita memerlukan biaya, yang sebagian besar diharapkan dari pendapatan PD-PHJ. Rencana ini tentunya membutuhkan pengertian serta dukungan semua pihak, terutama para pedagang sendiri,” ujar Pj. Walikota. (rel).

Foto:

Penjabat Walikota Pematangsiantar Jumsadi Damanik, Pematangsiantar 25/4/2016 (dok. bataktoday)

  • Bagikan