Pansus LKPj, Nurlela Sikumbang: “Pengawasan BLH Kota Siantar Tidak Maksimal”

  • Bagikan

Pematangsiantar, BatakToday

Dalam rapat kerja dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pematangsiantar, Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Pansus LKPj) DPRD Kota Pematangsiantar meminta BLH Siantar untuk segera menyerahkan data perusahaan-perusahaan di Kota Siantar yang tidak memiliki izin lingkungan yang lengkap, Senin (9/5).

Anggota Pansus LKPj Nurlela Sikumbang mengatakan proses perizinan yang terkait dengan lingkungan menjadi media yang harus digunakan pemerintah kota untuk mengendalikan perlakuan perusahaan terhadap lingkungan hidup di kota Siantar, sehingga pansus membutuhkan data yag akurat terkait pemberian izin lingkungan kepada pelaku usaha yang dalam pengoperasian usahanya berpotensi merusak atau menurunkan kualitas lingkungan di luar batas yang diizinkan.

“Kita ingin semua perusahaan di kota Siantar ini mematuhi peraturan dan perundang-undangan tentang lingkungan hidup,” ucap Nurlela.

Menanggapi penyataan Nurlela, Kepala BLH Siantar Jekson Hasan Gultom mengakui belum semua perusahaan memiliki izin lingkungan yang lengkap. Jekson menjelaskan untuk izin UKL-UPL ((Upaya Pengelolahan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) sudah hampir semua perusahaan di kota Siantar memilikinya, namun untuk menerbitkan SPPL (Surat Pernyataan Pengelolahan Lingkungan) belum semua perusahaan di kota Siantar memilikinya karena masih banyak kendala-kendala yang dihadapi perusahaan-perusahaan untuk memiliki SPPL.

“Kita selalu surati perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki izin lingkungan lengkap di kota Siantar ini agar segera melengkapinya,” terang Jekson.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pematangsiantar, Jekson Hasan Gultom, sesaat setelah mengikuti rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Pematangsiantar 2015, DPRD Siantar, Jalan H Adam Malik, Pematangsiantar, Senin 9/5/2016 (em/bataktoday)
Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pematangsiantar, Jekson Hasan Gultom, sesaat setelah mengikuti rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Pematangsiantar 2015, DPRD Kota Siantar, Jalan H Adam Malik, Pematangsiantar, Senin 9/5/2016 (em/bataktoday)

Menanggapi jawaban kepala BLH Siantar, Nurlela Sikumbang mengungkapkan kekecewaannya terhadap BLH yang tidak maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak lengkap izin lingkungannya.

Menurut Politisi PAN ini seharusnya BLH Siantar menindak perusahaan-perusahaan yang tidak lengkap izin lingkungannya, serta melanggar peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup.

“Bagaimana kita mau kota Siantar ini menjadi lebih baik kalau kita tidak memperhatikan hal-hal yang seharusnya kita perhatikan,” ungkapnya.

Sesuai hasil kesimpulan rapat Pansus LPKj dengan BLH, melalui ketua Pansus LPKj, Oberlin Malau meminta BLH Siantar agar segera menyerahkan data-data perusahaan yang tidak memiliki izin lingkungan lengkap agar Pansus LKPj bisa menindaklanjuti ke depannya.

Kepala BLH Siantar, Jekson Gultom berjanji akan segera menyerahkan data-data perusahaan yang tidak memiliki izin lingkungan lengkap di kota Siantar kepada Pansus LPKj besok, Rabu (10/5). (EM)

Foto:

Rapat pembahasan antara Pansus LKPj DPRD Kota Pematangsiantar dengan Badan Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar, di ruang rapat DPRD Siantar, Jalan H Adam Malik, Pematangsiantar, Senin 9/5/2016 (em/bataktoday)

  • Bagikan