Erry Nuradi: Utang DBH Pajak ke Kabupaten/Kota Lunas Tahun 2017

  • Bagikan

Medan, BatakToday –

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen menyelesaikan kekurangan pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2017. Untuk tahun Anggaran 2016, Pemprov Sumut mengalokasikan Rp 800 miliar untuk membayar cicilan kurang bayar DBH.

Demikian diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi kepada wartawan, Selasa (10/5/2016). Dia mengatakan, sebagaimana rekomendasi audit BPK, kewajiban pertama Pemprov Sumut adalah membayar kekurangan bayar DBH yang pada tahun 2014 jumlahnya mencapai Rp 2,3 triliyun.

“Pada tahun 2015 kita bayar sepertiga, tahun ini sepertiga, dan Insya Allah sepertiga sisanya lunas tahun 2017,” kata Erry.

Dikatakannya, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumut tahun 2016 senilai Rp 9,9 triliyun sebenarnya sangat terbatas untuk program-program pembangunan. Dijelaskan, dari anggaran belanja Rp 9,9 triliun, hanya Rp 3 triliun saja yang dialokasikan untuk membelanjai program pembangunan, sedang sisanya langsung disalurkan, diantaranya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan ke rekening sekolah Rp 3 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak tahun 2016 yang disalurkan ke kabupaten/kota se-Sumut Rp 1,5 triliun, dan cicilan Utang DBH sebesar Rp 800 miliar.

“Selain itu, ada alokasi gaji pegawai Rp 1,5 triliun,  sehingga total hampir sekitar Rp 7 triliyun adalah anggaran yang hanya numpang lewat. Sisanya sekira Rp 3,1 triliyun untuk belanja program pembangunan,” ujar Erry.

Dari sisa anggaran belanja Rp 3,1 triliun tersebut, Pemprov Sumut mengalokasikan belanja modal atau belanja pembangunan sebesar Rp 1,7 triliun.

“Jadi sebenarnya APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara itu sangat terbatas. Kita masih punya beban melunasi hutang-hutang masa lalu,” ujar Erry.

Dia menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sehingga ke depan pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi dapat lebih baik lagi.

Secara bertahap, akan dilakukan perubahan pada struktur belanja APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar kualitas belanjanya semakin membaik.

“Idealnya pertumbuhan belanja modal atau belanja pembangunan untuk pembiayaan pembanggunan infrastruktur dan pelayanan publik lebih ditingkatkan pada masa mendatang,” katanya. (AFR)

Foto: Plt Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi. (tengkuerrynuradi.com)

  • Bagikan