Dishut Sumut Tidak Punya Data Inventaris Hutan Reboisasi Humbahas?

  • Bagikan
????????????????????????????????????

Doloksanggul, BatakToday

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, tidak dapat menentukan dengan pasti letak kawasan hutan reboisasi yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan. Hal ini terkuak pada acara pertemuan yang diselenggarakan dalam rangka Sosialisasi Penatausahaan Hutan dan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Kayu Pinus sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.21/MenLHK-II/2015, Selasa (10/5) di Pendopo Kantor Bupati Humbang Hasundutan.

Edison Purba, warga Humbang Hasundutan yang menghadiri sosialisasi tersebut bertanya tentang letak kawasan hutan reboisasi di Humbahas.

”Setahu kami, kayu pinus yang tumbuh di daerah ini hasil budidaya yang ditanami oleh pendahulu kami sebagai batas area lahan pertanian. Kalaupun ada satu hamparan yang dipenuhi pinus, itu juga ditanam pendahulu kami. Biasanya karena dianggap tak sanggup mengelola lahan sebagai lahan pertanian, ditanamilah pinus,” demikian Edison mengawali.

“Yang menjadi pertanyaan, tolong tunjukkan kepada kami dimana lokasi kawasan hutan reboisasi di Humbang Hasundutan ini,” lanjut Edison bertanya kepada pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

Jawaban dari Kepala Bidang Pengusahaan Hutan Dishut Provsu, Merry Caroline, mengambang dan tidak dengan jelas dapat memberikan informasi yang pasti tentang letak dan batas-batas hutan reboisasi.

“Kalau hutan reboisasi di Humbang Hasundutan ini jelas ada. Saya masih ingat dulu ada proyeknya disini. Cuma, kelemahannya, soal dimana arsip lokasi itu pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara,” katanya.

Terkait pernyataan Merry tersebut, sejumlah aktivis lingkungan di Humbahas menyebutkan kekecewaannya. Salah seorang pemerhati lingkungan Amos Torang Simamora SH ketika diminta pendapatnya tentang ketidaksiapan pihak Dishut Provsu dalam acara itu mengatakan jawaban tersebut menimbulkan polemik.

”Beliau (Merry-red) datang ke acara ini dibiayai negara dan selaku pejabat Negara. Jadi, jangan datang ke Humbahas hanya untuk menyampaikan penyataan yang tidak jelas. Hal itu bisa menimbulkan polemik di masyarakat adat yang ada di Humbahas,” ujarnya.

Amos menjelaskan, bahwa seharusnya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara memiliki peta inventaris semua kawasan hutan sesuai dengan fungsinya.

”Sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, seharusnya Dishut Sumut memiliki peta semua kawasan hutan sesuai dengan fungsinya di setiap daerah. Dan peta itu juga harus dimiliki Dishut setiap kabupaten/kota di Sumut sehubungan dengan SK 579 Tahun 2014 tentang penghunjukan kawasan hutan di Sumatera Utara,” paparnya.

Merry Caroline sendiri mengelak saat akan diwawancarai wartawan usai pertemuan tersebut. Merry langsung lari ke dalam mobil saat dicecar dengan sejumlah pertanyaan oleh awak media.

Hadir dalam acara tersebut, Camat se-Humbahas, Sekda Humbahas Saul Situmorang, Wakil Ketua DPRD Humbahas Togu Purba, Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah II Sumut, Hasan Mansur, serta 31 kepala desa pemilik sertifikat penerbit SKAU. (FT)

Foto : 

Sosialisasi Penatausahaan Hutan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, di Pendopo Kantor Bupati Humbang Hasundutan, Doloksanggul, Selasa 10/5/2016 (ft/bataktoday)

  • Bagikan