Oberlin Tuding Donver Kebiri Surat Pansus LKPj, Pemko Siantar Tidak Siap “Dikuliti”

  • Bagikan

Pematangsiantar, BatakToday

Ketua Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Pansus LKPj) Walikota Pematangsiantar, Oberlin Malau mengaku kecewa dengan sikap Pemerintah Kota Siantar yang tidak pernah membawa dokumen yang lengkap saat masing-masing SKPD memenuhi undangan rapat dengan Pansus LPKj.

Hal ini disampaikan Oberlin kepada BatakToday seusai rapat LKPj antara pansus dengan Sekretariat Pemko Siantar, Jumat (13/5), di kantor DPRD Siantar.

Politisi Gerindra ini menyebut tidak lengkapnya dokumen yang dibawa oleh masing-masing SKPD disebabkan oleh Sekretaris Daerah, Donver Panggaben ketika mendisposisi surat Pansus LKPj kepada Pj Walikota tidak mencantumkan seluruh substansi surat Pansus LKPj.

Menurut Oberlin lagi, Sekretariat Daerah telah mengebiri surat Pansus LKPj.

“Dalam isi surat, jelas dicantumkan  yang harus dibawa dalam rapat, yaitu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Indikator Kerja Program dan Kegiatan beserta Ralisasi Pencapaian Kerja. Tapi karena Sekda mengebiri surat Pansus LKPj, SKPD terkait tidak membawa dokumen secara lengkap,” ujar Oberlin kesal.

Dijelaskannya, dengan dikebirinya surat Pansus LKPj setiap rapat pansus LKPj akan dimulai, SKPD terkait selalu minta rapat diskors dengan alasan mengambil dokumen yang tinggal dan belum memfotokopi dokumen yang akan dibahas. Akibatnya, waktu untuk membahas LKPj selalu melenceng dari jadwal.

Dia mengungkapkan sikap Sekda Kota Siantar yang menurutnya telah mengebiri surat Pansus LKPj ini merupakan bentuk ketidaksiapan pemko untuk dikritisi oleh Pansus LKPj.

“Sebagai ketua pansus LKPj  saya beranggapan bahwa Pemko Pematangsiantar tidak mendukung Pansus LPKj untuk bersama-sama membahas laporan keterangan pertanggungjawaban kerja,” ujarnya.

Orang Pemko “Pintar-pintar”, DPRD Harus Tegas

Terpisah, seorang mantan kepala SKPD Pemko Siantar yang meminta untuk tidak dicantumkan namanya dalam pemberitaan, saat dimintai pendapat oleh BatakToday tentang pernyataan Oberlin Malau sehubungan ketidaksiapan SKPD menyediakan dokumen dalam rapat dengan Pansus LKPJ, dalam pembicaraan melalui telepon mengatakan hal tersebut sering terjadi sebelumnya dan dapat menimbulkan kelelahan bagi Pansus LKPj.

“Hal itu sering terjadi sebelumnya. Akibatnya, anggota DPRD tidak punya cukup waktu untuk mempelajari, kelelahan, dan berkurang konsentrasinya, karena dokumen sampai di tangan anggota DPRD dalam waktu yang diperkirakan tak cukup lagi untuk mempelajarinya secara komprehensif,” terangnya mengawali pembicaraan.

“Untuk setiap yang namanya rapat dengan DPRD, baik untuk RAPBD maupun LKPj, sebenarnya pemko punya cukup waktu untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan. Sayangnya, biasanya ada yang mau disembunyikan dalam rencana atau laporan. Sepintas itu terlihat seolah karena SKPD tidak mendapat informasi sebelumnya. Orang-orang pemko kan pintar-pintar kalau untuk yang begitu-begitu. Pak Oberlin juga faham itu, dia kan juga dulu orang pemerintahan, coba tanya dia (maksudnya Oberlin Malau, red.),” sebutnya, disambung tawa dari ujung telepon.

Dia juga menyebutkan solusi masalah sejenis di masa yang akan datang, DPRD Kota Siantar harus tegas dan membuat jadwal penyerahan dokumen oleh pemko sebelum masuk ke jadwal pembahasan.

“Sebenarnya solusi untuk itu ada. DPRD harus meminta dokumen yang wajib disediakan pemko sebelum rapat pembahasan. Seperti LKPj Walikota ini lah, kan disusun berdasarkan dokumen-dokumen yang sebelumnya sudah ada di masing-masing SKPD. Tidak ada alasan untuk mengatakan dokumen itu belum ada, iya kan. DPRD kan butuh waktu untuk mempelajarinya, karena barang itu kan dari pemko, pemko yang tahu. Mana mungkin di situ diserahkan, di situ dipelajari, dan di situ disimpulkan. DPRD harus tegas tentang ini. Buatlah ketetapan, sekian hari sebelum rapat pembahasan dokumen sudah harus diserahkan pemko, begitu solusinya,” paparnya.

Di akhir pembicaraan, mantan kepala SKPD ini mengekspresikan keraguannya.

“Cuma ada dua hal yang jadi pertanyaan. Pemko-nya siap atau tidak untuk “dikuliti”, itu satu. Kalau (pemko) siap, siapkan jugalah dokumen-dokumen itu dalam waktu yang pantas. Dan satu lagi, apakah DPRD-nya juga memang benar-benar mau “menguliti” pemko-nya? Kalau benar, DPRD harus tegas, jangan bahas kalau dokumen tidak diserahkan sebelumnya,” ujarnya mengakhiri. (EM/ajvg)

Foto:

Oberlin Malau, Ketua Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Pansus LKPj) Walikota Pematangsiantar 2015, Pematangsiantar, Jumat 13/5/2016 (em/bataktoday)

  • Bagikan