Pembongkaran Kok Tong Sudah, Bangunan Lain Segera Menyusul

  • Bagikan

Pematangsiantar, BatakToday

Setelah melakukan pembongkaran terhadap teras kopi Kok Tong yang melewati garis sempadan bangunan pada Rabu (11/5) yang lalu, Tim Penegak Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar dalam waktu dekat kembali akan melakukan pembongkaran terhadap bangunan-bangunan lain yang melanggar peraturan daerah.

Demikian ditegaskan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Paraja (Kakan Satpol PP) Kota Pematangsiantar, Julham Situmorang, saat ditemui BatakToday di kantornya, Senin (16/5)

“Tim Penegak Peraturan Daerah akan segera  melakukan rapat kordinasi, untuk melakukan pembongkaran  tahap kedua terhadap bangunan yang melanggar Peraturan Daerah,” sebut Julham.

Julham mengatakan bangunan tersebut berada di Jalan Ahmad Yani, dan sebelumnya sudah pernah dibongkar oleh Satpol PP.

“Jadwal pembongkarannya belum bisa kami pastikan kapan, yang pasti dalam waktu dekat ini pembongkaran tahap kedua akan kita dilakukan,” ujarnya.

Ditambahkannya, tujuan pembongkaran bangunan-bangunan yang melanggar peraturan daerah dilakukan untuk penataan kota Siantar agar lebih baik. Menurutnya secara bertahap, kota Pematangsiantar akan tertata rapi.

“Artinya, Tim Penegakan Peraturan Daerah akan terus melakukan pembongkaran terhadap bangunan-bangunan yang berdiri tanpa mematuhi peraturan” ungkapnya.

Julham berharap atas dukungan masyarakat untuk Tim Penegakan Peraturan Daerah saat melakukan pembongkaran bangunan yang melanggar peraturan.

Pemko Siantar Terbitkan IMB yang Melanggar Peraturan

Lambok Sitanggang, dari Institute for Regional Development (InReD) saat kembali dihubungi BatakToday untuk meminta pandangan tentang rencana pembongkaran yang akan dilakukan Tim Penegakan Peraturan Daerah Kota Siantar terhadap bangunan lain dalam waktu dekat, mengatakan itu satu langkah maju yang harus didukung.

“Satu langkah maju, jika benar Pemko Siantar melanjutkan pembongkaran terhadap bangunan lain yang menyalahi peraturan,” ujarnya mengawali pembicaraan.

Namun Lambok memberi gambaran tentang kesulitan yang akan dihadapi tim penegakan Perda ini.

“Tapi jangan lupa, tantangan yang dihadapi akan sangat besar dalam melanjutkan pekerjaan ini. Sebagai gambaran, untuk bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) itu tidak terlalu sulit. Yang menjadi persoalan besar, saat IMB-nya sendiri sudah melanggar peraturan perundang-undangan. Itu bagaimana menurut anda,” ujar Lambok.

Ketika BatakToday coba untuk mengorek lebih jauh, Lambok memastikan bahwa ada beberapa bangunan yang relatif besar untuk ukuran Kota Siantar, yang melanggar peraturan bangunan gedung maupun peraturan lain yang terkait.

Pedoman Kajian Penetapan Sempadan Sungai dan Perijinan Pemanfaatan Sungai (Sumber: Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum RI)
Pedoman Kajian Penetapan Sempadan Sungai dan Perijinan Pemanfaatan Sungai (Sumber: Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum RI)

 

“Saya sudah pernah sebutkan, itu Hotel Horison Jalan Medan, bangunan hotel di Jalan Parapat dekat Jembatan Bah Biak itu. Hotel Horison setahu saya IMB-nya diterbitkan pada masa Donver Panggabean menjadi Plt Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, sekarang beliau masih menjabat Sekretaris Daerah. Tentu bisa dibayangkan bagaimana sulitnya Pemko untuk membongkar bagian Hotel Horison yang melewati batas garis sempadan bangunan,” sebutnya.

Lambok juga menyebut IMB bangunan hotel di Jalan Parapat yang diterbitkan tahun 2015 yang lalu, melewati garis sempadan sungai.

“Seperti bangunan hotel di Jalan Parapat, bisa saja pihak Pemko mengatakan itu tidak melanggar Perda. Saya tahu pihak Pemko menggunakan istilah as sungai dalam dokumen IMB bangunan itu. Jelas itu sudah melanggar Undang Undang, mana ada as sungai dalam bahasa perundangundangan. Yang ada garis sempadan sungai, tepi palung sungai, kaki tanggul dan lain-lain. Tapi istilah as sungai baru di Siantar ini itu ada, luar biasa itu. Kalau hanya istilahnya yang salah, masih lumayan, tetapi ini menyangkut substansi dari peraturan itu sendiri. Di gambar, itu 12 meter dari tepi palung sungai, tetapi dalam surat izinnya ditulis 12 meter dari as sungai. ” ujar alumni Teknik Sipil USU ini.

“Jadi sekali lagi, kalau menurut saya, kita dukung Pemko untuk menegakkan peraturan, tetapi dengan catatan, apa iya pejabat-pejabat yang terlibat dalam penerbitan IMB yang melanggar peraturan itu akan mendukung juga,” tanya Lambok.

Tidak berhenti di situ saja, Lambok menyebutkan permasalahan IMB dan penegakan peraturan, akan lebih jauh lagi harus melalui putusan pengadilan.

“Pemerintah yang membuat peraturan, pejabat pemerintah melanggar peraturan, sama-sama pejabat pula yang mau menegakkan peraturan itu, susah kan? Pengusaha mana mau rugi begitu saja. Menurut saya, solusi untuk kasus seperti ini, harus melalui Putusan Pengadilan. Ini bukan lagi sekedar masalah administratif, sudah harus masuk ke ranah hukum. Jangan sepele, salah beri izin, bahkan salah rekomendasi untuk perizinanpun, sekarang sudah ada pidananya. Bisa juga nanti ini akan ada gugatan pengusaha melalui PTUN dulu, akan banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi, ini akan panjang, dan seperti pernah saya katakan, tabereng ma jo (kita lihatlah dulu),” ujarnya mengakhiri. (EM/ajvg)

……

Foto:

Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Kakan Satpol PP) Julham Situmorang, Pematangsiantar, Senin 16/5/2016 (em/bataktoday)

  • Bagikan