Frans Herbert: Pelanggaran Marak karena BPPT Tidak Serahkan IMB Lengkap ke Satpol PP

  • Bagikan

Pematangsiantar, BatakToday –

Anggota Pansus laporan kerja Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Pematangsiantar tahun 2015, Frans Herbert Siahaan mengatakan, maraknya  bangunan yang melanggar peraturan di Kota Pematangsiantar disebabkan tidak adanya koordinasi yang baik antara Satuan kerja Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemerintahan Kota Pematangsiantar.

“Dalam rapat Pansus LKPj, Kakan Satpol PP Julham Situmorang telah menjelaskan kepada kita, berdirinya suatu  bangunan melanggar peraturan karena Satpol PP tidak mempunyai data yang lengkap untuk melakukan pengawasan,” ucap Frans Herbert kepada BatakToday di kantor DPRD, Kamis (19/5/2016).

Dijelaskannya, untuk mencegah berdirinya bangunan yang melangar peraturan,  BPPT dan Satpol PP harus melakukan koordinasi yang baik.

“Dengan  adanya koordinasi yang baik antara SKPD terkait, saya yakin tidak akan terjadi pembongkaran bangunan yang melanggar seperti sekarang ini,” ungkapnya.

Namun, Kepala Bidang Perizinan BPPT Kota Pematangsiantar, Mardiana,  membantah tidak berkoordinasi dengan Satpol PP.

“Setiap Izin mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh BPPT selalu ditembuskan kepada Satpol PP. Kalau terjadi pelanggaran, Satpol PP yang menindaklanjutinya,” sanggah Mardiana.

Sementara itu,  Kepala Kantor Satpol PP Julham Situmorang saat ditemui di ruang kerjanya menjelaskan, pihaknya hanya menerima tembusan IMB tanpa dokumen lengkap berupa gambar denah bangunan maupun rekomendasi dari SKPD terkait, sehingga tidak memiliki dokumen yang memadai untuk melakukan pengawasan atas pendirian bangunan.

“Kita butuh data yang lengkap dari BPPT dalam mengawasi proses pendirian  bangunan,” ujarnya. (EM)

Foto: Anggota pansus LKPj DPRD Kota Pematangsiantar, Frans Herbert Siahaan. (bataktoday/em)

  • Bagikan