Pansus LKPj: Walikota Siantar Ibarat Nakhoda yang Tidak Mampu Baca Kompas

  • Bagikan

Pematangsiantar, BatakToday –

DPRD Kota Pematangsiantar mengkritik keras pemberian tambahan penghasilan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar yang menelan belanja puluhan miliar yang dinilai tidak menghasilkan peningkatan kinerja pelayanan publik. Kegagalan itu disebabkan ketidakmampuan walikota dalam menjalankan kepemimpinan, ketidakmampuan walikota dalam menempatkan pimpinan SKPD dan staf berdasarkan kompetensi, minimnya kompetensi ASN, dan kurangnya evaluasi walikota atas kinerja pimpinan SKPD.

“Dengan demikian dapat kita katakan bahwa walikota bagaikan nakhoda kapal yang tidak dapat membaca kompas, sehingga berakibat pada arah dan tujuan pembangunan Kota Pematangsiantar semakin tidak jelas,” ujar Sekretaris DPRD Kota Pematangsiantar, Mahadin Sitanggang saat membacakan Keputusan DPRD Nomor 05/DPRD-PS/V/2016 tentang Rekomendasi Atas LKPj Walikota Tahun 2015 pada rapat paripurna, Senin (23/5/2016).

DPRD juga menilai walikota tidak serius dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain tidak melaksanakan pendataan ulang secara masif atas kondisi riil tanah dan bangunan yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga tidak terjadi peningkatan penerimaan yang berarti.

Peningkatan penerimaan yang tidak signifikan dari Pajak Hotel dan Restoran juga disoroti karena dinilai jauh dibawah potensi yang ada, sejalan dengan pertumbuhan industri perhotelan dan kuliner yang justru sedang berkembang. Hal yang sama terjadi pada penerimaan Pajak Reklame yang tidak sinkron dengan realitas kota yang saat ini justru sedang mengalami pulosi visual hutan reklame yang sangat mengganggu estetika dan keindahan kota.

Atas berbagai permasalahan yang berhasil diidentifikasi Panitia Khusus (Pansus) LKPj, DPRD mengajukan 95 rekomendasi kepada walikota. Pelaksanaan lelang jabatan merupakan salah satu rekomendasi penting untuk mendorong penempatan ASN sesuai kompetensi.

Sementara untuk peningkatan penerimaan PAD sesuai potensi yang ada, DPRD merekomendasikan agar Pemko Pematangsiantar melaksanakan pendataan objek pajak secara akurat. Pemko juga diminta untuk melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam upaya penagihan kepada para penunggak pajak daerah, karena menurut DPRD tahapan sosialisasi dan persuasi telah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga sudah waktunya memasuki fase penegakan hukum.

Penjabat Walikota Pematangsiantar Jumsadi Damanik dalam sambutannya menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD.

“Rekomendasi DPRD akan menjadi perhatian kami dalam rangka peningkatan kinerja dan perbaikan tugas-tugas kedepan,” ujar Jumsadi.

Jumsadi mengatakan, dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan tahun 2015 telah banyak membuahkan hasil, namun disadari juga masih banyak program yang belum tercapai dan harus dilanjutkan secara konprehensif dan berkesinambungan.

“Sehingga pada tahun-tahun mendatang manfaatnya dapat dirasakan demi kesejahteraan semua warga kota Pematangsiantar,” katanya. (rel/AJVG)

Foto: Penjabat Walikota Pematangsiantar Jumsadi Damanik saat menyampaikan sambutan pada penutupan rapat paripurna DPRD penyampaian rekomendasi atas LKPj Walikota tahun 2015 di ruang sidang DPRD Pematangsiantar, Senin (23/5/2016). (ist)

  • Bagikan