Pembangunan Perumahan Tanpa Izin Lokasi Ancam Lahan Pertanian Kota Siantar

  • Bagikan

Pematangsiantar, BatakToday –

Anggota Komisi III DPRD Kota Pematangsiantar Daniel Manangkas Silalahi menyesalkan maraknya pembangunan kompleks perumahan tanpa izin lokasi di lahan pertanian yang mengancam keberadaan lahan pertanian Kota Pematangsiantar. Menurutnya, jika hal ini dibiarkan, maka keberadaan lahan pertanian khususnya lahan persawahan irigasi teknis yang sudah ada sejak zaman penjajahan secara masif akan berkurang, dan suatu saat akan habis.

Menurut Daniel, terdapat indikasi kuat Pemko Pematangsiantar selama ini telah melakukan pembiaran terjadinya pengalihan fungsi penggunaan lahan pertanian secara masif. Salah satu indikatornya, imbuh Daniel, Pemko Siantar yang tak kunjung menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Politisi PDIP ini mengungkapkan, untuk mencegah habisnya lahan pertanian di kota Pemtangsiantar, DPRD Siantar telah telah mengambilkan sikap dengan merekomendasikan izin lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai salah satu syarat pemberian rekomendasi oleh dan  Dinas Tata Ruang dan  Permukiman (Tarukim) sebelum Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). Hal itu menurutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.

“Dalam rekomendasi, kita meminta kepada pemerintah kota  agar tidak mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan rumah, perumahan atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang tanpa meminta izin dulu dari instansi terkait terutama pembangunan perumahan di lahan pertanian seperti yang terjadi sekarang ini,” ujar Daniel saat ditemui di kantor DPRD, Senin, (23/5/2016).

Dijelaskannya, untuk melaksanakan pembangunan di lahan pertanian harus ditinjau dari beberapa peraturan yang berlaku, diantaranya UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, UU RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Pemukiman, Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pematangsiantar, dan beberapa peraturan lainnya.

“Artinya, sebelum dilakukan pembangunan perumahan di lahan pertanian, izin lokasinya harus ditinjau dulu sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ungkapnya

Menurutnya, seharusnya pemerintah kota tidak melakukan pembiaran terjadinya pembangunan perumahan di lahan pertanian tanpa izin lokasi. Daniel juga menyesalkan lambannya pemerintah kota dalam menyusun rancangan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana telah dilakukan pemerintah daerah lain.

” Intinya, DPRD Siantar tidak ingin kedepannya Kota Pematangsiantar tidak mempunyai lahan pertanian lagi,” ujarnya. (EM/red)

Foto: Anggota Komisi III DPRD Kota Pematangsiantar, Daniel Manangkas Silalahi. (bataktoday/em)

  • Bagikan