Erry-Risma Teken MoU Pemanfaatan IT dalam E-Government

  • Bagikan

Surabaya, BatakToday –

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjalin kesepakatan dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam kerjasama pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Penandatanganan kesepakatan bersama dilakukan oleh Plt Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi dan Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini di Balaikota Surabaya, Selasa (24/5/2016) disaksikan Pimpinan KPK Laode Muhammad Syarif.

Kerjasama pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang telah diterapkan di Surabaya untuk dapat diaplikasikan di Sumatera Utara.

“Ini dalam upaya mewujudkan efisiensi, efektivitas dan sinergitas dalam penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat di Sumatera Utara,” kata Erry Nuradi dalam rilis yang diterima BatakToday.

Hadir dalam kesempatan tersebut Walikota Medan Dzulmi Eldin,  Walikota Binjai dan Bupati Deliserdang.

Tujuan kesepakatan bersama ini adalah mewujudkan reformasi birokrasi melalui e-government di Sumatera Utara.

“Kesepakatan bersama tentang pemanfaatan tekologi informasi sangat strategis,  bukti nyata komitmen hadirnya pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Erry.

Erry mengatakan, setelah melihat dan mempelajarai berbagai keberhasilan yang sudah dilakukan Risma, ada tiga hal yang bisa dipelajari. Pertama adalah sistem yang kita pelajari dan akan adopsi hari ini. Kedua komitmen, dan ketiga adalah keberanian.

“Yang paling penting adalah komitmen kepala daerah. Kalau komit, setengah dari pekerjaan berhasil,” kata Erry.

Erry mencontohkan, meski Walikota Risma diancam oleh berbagai pihak, dengan keberanian dan keyakinan akan tujuan, ia dengan komitmen yang kuat dan keberanian menjalankan program yang telah dirancang dengan baik.

“Tiga poin ini kalau dilaksanakan, sistem baik, komitmen kuat dan keberanian karena keyakinan akan kebenaran. Di Sumut memang banyak tekanan. Kalau komit, kita yakin akan ada Risma lain di Medan, Binjai, Deliserdang dan lainnya,” ujar Erry optimis.

Erry juga mengungkapkan terimakasih kepada KPK yang terus membimbing Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk belajar.

“Belajar memang harus terus dilakukan, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Mudah-mudahan memberi manfaat baik. Nanti sebagai pilot project tiga kabupaten kota, yaitu Kota Medan, Binjai dan Kabupaten Deliserdang.

Erry mengingatkan pimpinan SKPD agar benar-benar bisa memanfaatkan kunjungan ke Surabaya yang dinilainya sangat berharga ini.

“Hari ini upaya untuk melakukan pembenahan. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan di Pemprov Sumut, Kota Medan, Binjai, dan Kabupaten Deliserdang,” katanya.

Dikatakannya, pembelajaran Sumut ke Surabaya juga sejalan dengan program Smart Province.

“Harapan kita bisa menjadi provinsi pertama yang smart. Saya berharap bupati dan walikota di Sumut bisa kompak untuk mendukung pembangunan di Sumut. Bisa saling sharing dan saling mengingatkan. Karena Tidak mungkin Sumut baik, kalau kabupaten/kota tidak baik,” pungkasnya.

Laode mengungkapkan harapannya agar Sumatera Utara dapat lebih baik ke depan.

“Terimakasih kepada Ibu Risma, juga ketulusan dan kerjakeras dari Sumut dan Riau yang mau belajar kesini. Semoga upaya ini bermanfaat untuk anak cucu,” katanya.

Laode menekankan agar para kepala daerah di Sumut harus sabar dan teguh.

“Kita dilahirkan untuk jadi orang baik, jadi jangan takut jujur. Kalau mendapatkan kesulitan dalam bekerja, KPK bisa bantu, silahkan telpon saja. Insya Allah kami bantu,” ujar Laode.

Sementara Walikota Surabaya Tri Risma Harini memastikan, pihaknya akan memberikan aplikasi maupun pelatihan e-government terintergasi kepada Pemprovsu.

“Kita senang kalau daerah lain ikut menerapkan e-government terintegrasi,” katanya.

Risma menjelaskan, e–government yang diterapkan pihaknya terdiri atas tiga bagian besar, yaitu sistem pengelolaan keuangan daerah, e-SDM, e-permit, e-health, e-Dishub, e-office, media center dan sistem siaga bencana.

Untuk sistem pengelolaan keuangan daerah ada 12 aplikasi yang terintegrasi,  diantaranya e-musrenbang, e-budgeting, e-project, e-procurement, e-delivery, e-controlimh, e-performance, e-simbada, e-payment, e-tax, e-audit dan e-fasum/fasos.

Sedangkan e-SDM terdiri atas aplikasi tes CPNS, gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun. Untuk e-education, aplikasi diterapkan pada penerimaan murid baru, try out online, rapor online, penerimaan kepala sekolah online dan radio visual. e-permit adanya ssw online dan e-lampid.

“Surabaya SIngle Window (SSW) online, pengurusan izin yang bisa diakses masyarakat melalui handphone,” paparnya.

Studi e-government Pemprov Sumut ke Surabaya serta penandatangan MoU dilaksanakan dengan pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sehari sebelumnya, Sekda Provinsi Sumut Hasban Ritonga membuka pelaksanaan studi e-gov yang merupakan bagian dari pelaksanaan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintergrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Studi e-government berlangsung selama lima hari diikuti oleh SKPD yang terkait dengan penerapan sistem e-government yang terintegrasi dengan sistem informasi e-budgeting, e-project planning, e-procurement, e-delivery, e-controlling, e-payment dan e-performance. SKPD teknis yang terlibat dalam pelaksanaan studi adalah Biro Keuangan, BKD, Bappeda, Biro Perlengkapan, DInas Kominfo dan ULP. Selain itu, studi juga diikuti oleh Pemko Medan, Deliserdang dan Kota Binjai serta peninjau Pemprov Riau. (AFR)

Foto: Pimpinan KPK Laode Muhammad Syarif diapit Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi dan Walikota Surabaya Tri Risma Harini berpose bersama didampingi Sekda Provsu Hasban Ritonga dan 3 kepala daerah di Sumut usai penandatangan MoU pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan e-governement antara Pemprov Sumut dengan Pemkot Surabaya di Balai Kota Surabaya, Selasa (24/5/2016). (ist)

  • Bagikan